Pada masa Demokrasi Terpimpin, pemerintah mengeluarkan kebijakan devaluasi mata uang untuk meningkatkan nilai rupiah dan mengurangi inflasi. Namun, upaya ini mengalami kegagalan karena . . . . A. pengeluaran biaya yang besar untuk proyek mercusuar B. pengusaha swasta menolak keras kebijakan devaluasi C. banyak pegawai pemerintahan yang korupsi D. krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara E. tingginya daya beli masyarakat

Jawaban yang benar adalah b. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Permasalahan ekonomi pada masa Demokrasi Terpimpin disebabkan oleh kekacauan kondisi politik dari ekonomi sebelum tahun 1959 yaitu adanya inflasi, atau turunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Pada 25 Agustus 1959 pemerintah menetapkan kebijakan sanering mata uang kertas yang nilainya diturunkan menjadi 10%, kebijakan ini disebut devaluasi. Nilai mata uang Rp 1.000 dan Rp. 500 yang ada dalam peredaran pada saat berlakunya peraturan ini diturunkan nilainya menjadi Rp. 100 dan Rp 50. Mata uang pecahan seratus kebawah tidak didevaluasi. Kebijakan Devaluasi mata uang rupiah bertujuan meningkatkan nilai rupiah tanpa merugikan rakyat kecil. Sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut, pemerintah membentuk Panitai Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang bertugas menindaklanjuti tindakan moneter . Sayangnya kebijakan devaluasi mata uang rupiah pada 1959 ini gagal, karena banya pengusaha yang tidak taat peraturan, dan mereka menolak keras kebijakan devaluasi. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah B. pengusaha swasta menolak keras kebijakan devaluasi. Semoga membantu yaa ;)