Pada masa Demokrasi Liberal perhatian pemerintah Indonesia terhadap pendidikan masih rendah. lndikator yang mendukung pernyataan tersebut adalah… a. subsidi sebesar 40% untuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama b. program pengadaan guru berdasarkan data perkiraan siswa c. alokasi dana pendidikan tidak pernah rebih dari 9,3% dari APBN d. pembergntasan buta huruf hanya di kalangan masyarakat lanjut usia e. pembukaan universitas-universitas negeri di kota-kota besar

Halo Ruslan. Kakak bantu jawab ya😊 Jawabannya adalah C. Alokasi dana pendidikan tidak pernah rebih dari 9,3% dari APBN Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pada masa Demokrasi Liberal atau Parlementer di Indonesia diterapkan sistem pemerintahan parlementer (1950-1959), Republik Indonesia Serikat (RIS) kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perubahan bentuk pemerintahan diikuti pula perubahan undang-undang dasarnya dari Konstitusi RIS ke UUD Sementara 1950. Perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer karena adanya Maklumat 14 November 1945. Pada era ini juga terdapat tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, kepala pemerintahan dijalankan oleh seorang perdana menteri yang bertanggungjawab terhadap Presiden. Kebijakan Pendidikan pada masa Demokrasi Liberal yaitu diterapkannya desentralisasi pendidikan, dimana pendidikan jenjang SMP kebawah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan pendidikan jenjang SMA sederajat menjadi tangung jawab pemerintah pusat. Selain itu, masa demokrasi liberal juga berfokus pada pembangunan perguruan tinggi di setiap daerah. Namun, untuk anggaran pendidikan pada masa Demokrasi Liberal alokasinya sangat sedikit, sekitar 5,1 % dari APBN, bahkan hal ini sangat jauh dari anggaran pendidikan yang dikeluarkan pada masa kolonial yang mencapai 9,3 % dari APBN. Semoga membantu 😊