Pitaloka M

25 Februari 2022 10:06

Iklan

Pitaloka M

25 Februari 2022 10:06

Pertanyaan

Pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959), terdapat sejumlah kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Tuliskan tokoh yang pernah menjabat sebagai perdana menteri dan kebijakan yang diterapkannya!

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

20

:

03

:

25

Klaim

72

3

Jawaban terverifikasi

Iklan

E. Ariska

03 Maret 2022 05:13

Jawaban terverifikasi

Hai Pitaloka M, Kakak bantu jawab ya. 1. Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951) Perdana Menteri Mohammad Natsir - sitem ekonomi gerakan benteng. 2. Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952) Perdana Menteri Soekiman Wijosandjojo - merancang UU pengakuan serikat buruh. 3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953) Perdana Menteri Wilopo pembaharuan pendidikan dan pengajaran. 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955) Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo - sistem ekonomi Ali-Baba. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956) Perdana Menteri Burhanuddin Harahap - Finek. 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957) Perdana Menteri Ali Sastroamijoyo - RPTL. 7. Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959) Perdana Menteri Ir. Djuanda - Munap. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini. 1. Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951). Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad Natsir dari Partai Masyumi sebagai perdana menteri. Kabinet Natsir merupakan koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi bersama dengan PNI. Program pokok dari Kabinet Natsir adalah: 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat melalui sistem ekonomi gerakan benteng. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. 2. Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952). Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini diketuai Soekiman. Program pokok dari Kabinet Soekiman adalah: 1. Menjamin keamanan dan ketentraman 2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. 3. Mempercepat persiapan pemilihan umum. 4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. 5. Menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. 3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953). Presiden Soekarno membentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama Kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. 1. Program dalam negeri: a. Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante, DPR, dan DPRD b. Meningkatkan kemakmuran rakyat, c. Meningkatkan pendidikan rakyat, dan d. Pemulihan stabilitas keamanan negara 2. Program luar negeri: a. Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, b. Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, serta c. Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif. 4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955). Kabinet ini diketuai oleh PM. Ali Sastroamijoyo dan Wakil PM. Mr. Wongsonegoro dari Partai Indonesia Raya (PIR). Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran salah satunya menerapkan kebijakan ekonomi Ali-Baba 2. Menyelenggarakan Pemilu dengan segera 3. Pembebasan Irian Barat secepatnya 4. Pelaksanaan politik bebas-aktif melalui KAA. 5. Peninjauan kembali persetujuan KMB. 6. Penyelesaian pertikaian politik. 5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956) Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi, sedangkan PNI membentuk oposisi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah: 1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah. 2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru 3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi 4. Perjuangan pengembalian Irian Barat 5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif 6. Melaksanakan Perasetujuan Finek. 6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957). Pada tanggal 20 Maret 1956, didukung oleh tiga partai besar di Parlemen: PNI, NU, dan Masyumi. Ali Sastroamijoyo mendapatkan mandat untuk kedua kalinya membentuk kabinet. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut: 1. Perjuangan pengembalian Irian Barat 2. Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggotaanggota DPRD. 3. Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai. 4. Menyehatkan perimbangan keuangan negara. 5. Mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. 6. Pembatalan KMB 7. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif 8. Melaksanakan keputusan KAA 7. Kabinet Djuanda (Maret 1957 - Juli 1959). Kabinet baru kemudian dipimpin oleh Ir. Djuanda yang kemudian membentuk kabinet yang terdiri dari para menteri yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dikenal dengan istilah Zaket Kabinet karena harus berisi unsur ahli dan golongan intelektual dan tidak adanya unsur partai politik di dalamnya. Program pokok dari Kabinet Djuanda dikenal sebagai Panca Karya yaitu: 1. Membentuk Dewan Nasional 2. Normalisasi keadaan RI 3. Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB 4. Perjuangan pengembalian Irian Jaya 5. Mempergiat proses Pembangunan 6. Musyawarah Nasional Pembangunan Semoga membantu ya.


Iklan

08. C

12 Oktober 2023 02:29

pada masa demokrasi liberal pemerintah RI menerapkan beberapa kebijakan di bidang ekonomi, tuliskan kebijakan apa saja dan siapa yang mencetuskannya


Aesth...a

28 November 2024 01:55

Perhatikan pernyataan di bawah ini ! 1) Masalah Irian Barat, 2) Mencari bantuan luar negeri, 3) Penataan aparatur negara, 4) Pemulihan keamanan, 5) Kerjasama luar negeri. Pada tahun 1950 – 1959, Indonesia memasuki mesa Demokrasi Parlementer, M.Natsir adalah Perdana Menteri pertama pada masa itu, dengan mengemban tugas menyelesaikan masalah yang ditunjukan dengan angka ....


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

86

5.0

Jawaban terverifikasi