pada masa demokrasi liberal (1950-1959) kondisi politik indonesia tidak stabil. kabinet sering mengalami jatuh bangun. selama 9 tahun terjadi 7 kali pergantian pemerintahan. konstituante gagal melaksanakan amanah pemilu 1955 dan hanya dijadikan sebagai ajang perdebatan dan pertentangan antar kelompok partai . kondisi ini ditambah lagi dengan adanya gerakan separatisme munculnya pemberontakan prri/permesta. untuk menyelamatkan bangsa dan negara presiden sukarni pada tanggal 5 juli 1959 mengeluarkan dekrit presiden dari wacana di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi liberal a. tidak cocok diterapkan di indonesia b. eksekutif gagal menjalankan pemerintahan c. tidak berfungsinya partai-partai politik

Jawaban yang benar adalah a. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Di masa awal kemerdekaan karena situasi politik dan ekonomi belum stabil, para tokoh pendiri bangsa juga belum cakap mengelola negara, sehingga Indonesia seringkali berganti sistem demokrasi. Salah satunya masa Demokrasi liberal pada tahun 1950-1959 dengan sistem parlementer, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa demokrasi liberal dapat dikatakan kondisi politik Indonesia sangat tidak stabil. Hal tersebut diakibatkan selama masa demokrasi liberal sering terjadi jatuh bangun kabinet, dimana selama 9 tahun pemerintahan, terjadi 7 kali pergantian kabinet dengan masa jabatan yang sangat singkat. Selain itu Badan Konstituante yang dipilih dari Pemilu 1955 untuk merumuskan undang-undang dasar baru, gagal dalam tugasnya, hal itu disebabkan karena didalam badan anggota konstituante terjadi perdebatan dan juga pertentangan antar kelompok partai, Di mana mereka hanya mementingkan kelompok mereka masing-masing. Selanjutnya kondisi di tambah parah lagi dengan adanya gerakan separatisme, seperti pemberontakan PRRI/Permesta. Soekarno merasa bahwa pemerintahan pada masa demokrasi liberal sudah banyak melenceng dari cita-cita revolusi nasional, maka dari itu untuk menyelamatkan bangsa dan negara Indonesia, maka Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tiga ketentuan pokok yaitu: 1. Pembubaran konstituante 2. Tidak berlakunya UUDS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang terdiri atas anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan pertimbangan Agung Sementara (DPAS). Jika disimpulkan dari pernyataan yang ada di atas penerapan demokrasi liberal di Indonesia ialah sistem tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan latar belakang bangsa, cita-cita nasional dan Pancasila. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah a. tidak cocok diterapkan di indonesia Semoga membantu yaa ;)