Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Salah satu alasan dan pertimbangan perubahan sistem pemerintahan dari presidensial ke parlementer pada awal kemerdekaan adalah... a. Parlementer sangat cocok untuk bangsa Indonesia b. Presidensial tidak sesuai dengan Indonesia yang multi etnis. c. Presidensial terlalu sulit untuk diterapkan dalam pemerintahan d. Mempermudah perundingan dengan Belanda e. Demokrasi bisa segera ditegakkan secara benar

Jawabannya adalah D. Mempermudah perundingan dengan Belanda Simak penjelasannya yuk, Sistem pemerintahan yang pernah diterapkan terutama pada Masa Awal Kemerdekaan, adalah sistem presidensil dan parlementer. Sistem parlementer dalam penerapan pemerintahannya parlemen lah yang memiliki peranan penting, termasuk untuk mengangkat seorang Perdana Menteri. Dalam sistem parlementer terdapat seorang Presiden sebagai simbol atau Kepala Negara dan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, konsekuensinya maka kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen. Sementara sistem pemerintahan Presidensil Presiden selain sebagai Kepala Negara, juga sebagai Kepala Pemerintahan, konsekuensinya kabinet bertanggung jawab langsung kepada presiden. Pada Masa Awal Kemerdekaan Indonesia, sistem pemerintahan yang diterapkan pertama kali adalah presidensil (2 September 1945-14 November 1945). Akan tetapi, setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden 14 November 1945, penerapan sistem pemerintahan berganti dari presidensil menjadi parlementer di mana presiden bertanggung jawab kepada (parlemen) yakni Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi sebagai badan legislatif. Adapun beberapa hal yang mendorong adanya perubahan sistem pemerintahan ini adalah: (1) veto tidak percaya BP-KNIP kepada pemerintah dalam pengumuman BP-KNIP No. 5 tahun 1945 pada tanggal 11 November, dan (2) mengurangi kekuasaan presiden sebagai satu-satunya pemegang otoritas tertinggi. (3) mempermudah dalam setiap perundingan-perundingan dengan pihak belanda sebab sama2 bentuk pemerintahannya parlementer dg perdana menteri sebagai kepala pemerintahan Dengan demikian, jawabannya adalah D. Mempermudah perundingan dengan Belanda