pada abad ke 20 terdapat berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak belanda kepada bangsa indonesia. salah satu di antaranya adalah birokrasi kolonial. coba anda uraikan apa yang dimaksud dengan kebijakan tersebut !

Birokrasi kolonial yang dilakukan dengan adanya Gubernur Jendral sebagai wakil dari Kerajaan Belanda dibantu oleh Dewan Hindia Belanda, sekretariat umum, departemen administrasi umum, dan pemerintahan kawasan. Lalu pribumi mendapatkan posisi sebagai pelaksana di beberapa wilayah Indonesia. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Sistem birokrasi tentunya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak masa Kerajaan dan Kesultanan di Indonesia, dimana struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja kemudian terdapat bawahannya yang berguna sebagai penasihat raja. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pemerintah dikontrol secara terpusat di Batavia yang sekarang menjadi Jakarta. Administrasi secara keseluruhan atas nama kerajaan Belanda dengan perwakilan setingkat menteri koloni umumnya disebut dengan Gubernur Jenderal yang dibantu oleh Dewan Hindia Belanda, sekretariat umum, departemen administrasi umum, dan pemerintahan kawasan. Tentunya struktur pemerintahan yang ada didominasi bangsa Eropa, dan pribumi selalu hadir di bawah arahan langsung dari pemerintahan lokal atau pangreh praja yang mencakup wilayah Hindia Belanda. Dengan demikian, adapun salah satu kebijakan pihak Belanda kepada bangsa Indonesia yakni birokrasi kolonial yang berarti kebijakan tersebut menempatkan dominasi dari bangsa Eropa dengan adanya Gubernur Jendral sebagai wakil dari Kerajaan Belanda dibantu oleh Dewan Hindia Belanda, sekretariat umum, departemen administrasi umum, dan pemerintahan kawasan. Lalu pribumi mendapatkan posisi sebagai pelaksana di beberapa wilayah Indonesia. Semoga membantu ya 😊