Pada 26 April 1951 secara resmi Kabinet Soekiman diumumkan. Salah satu program kerjanya yaitu mempercepat persiapan pemilu dan menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta memasukan Irian barat kedalam wilayah RI secepatnya. Kabinet ini hanya bertahan selama sepuluh bulan. Kabinet Sukiman jatuh dikarenakan kasus penandatanganan MSA (Mutual Security Act). Hubungan antara penandatanganan MSA dengan kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia adalah

<p>Pada masa itu, kebijakan politik luar negeri bebas aktif Indonesia, yang dicanangkan oleh Presiden Soekarno, bertujuan untuk menjaga kemandirian dan netralitas Indonesia di antara ketegangan Blok Barat dan Blok Timur selama Perang Dingin. Meskipun demikian, penandatanganan Mutual Security Act (MSA) pada tahun 1954 oleh pemerintah Soekarno memperlihatkan adanya keterlibatan dengan Amerika Serikat.</p><p>MSA adalah perjanjian militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang memberikan dukungan militer dan bantuan ekonomi dalam rangka melawan komunisme. Meskipun pada awalnya terdengar paradoks dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Soekarno menganggap MSA sebagai sarana untuk memperoleh dukungan internasional dan bantuan ekonomi tanpa terlibat secara terlalu erat dalam blok politik manapun. Namun, hubungan antara MSA dan kebijakan politik luar negeri bebas aktif seringkali menjadi sumber kontroversi dan kritik di dalam negeri.</p>