Munculnya kebijakan emigrasi di Hindia Belanda

<p>Hallo Anonim Izin menjawab ya.</p><p>Pengertian politik etis adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Politik etis ini disebut juga sebagai politik balas budi. Politik etis atau politik balas budi adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda.</p><p>Kebijakan politik etis ini diterapkan pada tahun 1901. Kebijakan ini adalah gagasan dari Van Deventer. Pemerintah Belanda memiliki keharusan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</p><p>Dengan demikian, politik etis adalah salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Belanda di Indonesia. Politik etis ini menekankan pada kewajiban moral mensejahterakan masyarakat Hindia Belanda, atau Indonesia.</p><p>Caranya adalah dengan melalui 3 program yang diusung. Ketiga program tersebut adalah irigasi, edukasi dan emigrasi.</p><p><strong>1. Irigasi</strong></p><p>Salah satu program politik etis adalah irigasi. Di dalam program ini, pemerintah Hindia Belanda melakukan beberapa pembangunan fasilitas. Pembangunan-pembangunan tersebut digunakan untuk menunjang kesehatan dari rakyat Indonesia.</p><p>Diberikan sarana dan dan prasarana untuk mendukung aktivitas pertanian. meliputi pembuatan waduk, perbaikan dari sanitasi, jalur transportasi untuk mengangkut hasil tani dan lain sebagainya.</p><p><strong>2. Edukasi</strong></p><p>Program kedua politik etis adalah edukasi. Melalui program edukasi, dilakukannya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia. Selain itu, ditingkatkan pula upaya untuk mengurangi angka buta huruf di masyarakat.</p><p>Dimulai juga pelaksanaan-pelaksanaan pengadaan sekolah untuk rakyat. Akan tetapi, berdasarkan penjelasan dari Suhartono di dalam <i>Sejarah Pergerakan Nasional dari Budi Utomo sampai Proklamasi</i> 1908-1945 (2001:7), hanya kaum laki-laki saja yang boleh mengenyam pendidikan pada masa itu. Sedangkan kaum perempuan hanya belajar di rumah saja.</p><ul><li>&nbsp; &nbsp;&nbsp;<i>Hollandsche Inlandsche School</i> (HIS), adalah sekolah dasar untuk masyarakat pribumi.</li></ul><h2><strong>3. Emigrasi</strong></h2><p>Emigrasi adalah program ketiga dari politik etis. Emigrasi ditetapkan dalam rangka memeratakan kepadatan penduduk yang terjadi di Indonesia atau Hindia Belanda, pada saat itu. Pada tahun 1900, Jawa dan Madura sudah dihuni oleh 14 juta jiwa. Melalui kebijakan ini, didirikanlah sebuah pemukiman baru.</p><p>Pemukiman-pemukiman tersebut dibuat di Sumatera. Hal ini disediakan untuk tempat perpindahan rakyat dari wilayah-wilayah yang memiliki penduduk yang padat. Kebijakan ini mulai aktif pada tahun 1901.</p>