menjelaskan perkembangan kabinet yang berlangsung selama masa demokrasi parlementer 1950-1959

Halo Warda Demokrasi Liberal berlangsung di Indonesia dari tahun 1950 sampai 1959 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pada masa 9 tahun tersebut, Indonesia telah berganti kabinet sebanyak 7 kali, yaitu: Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastromijoyo I, Kabinet Burhanudin Harahap, Kabinet Ali Sastromijoyo II, dan Kabinet Djuanda. 1. Kabinet Natsir menjadi kabinet pertama yang menjabat pada masa Demokrasi Liberal. Masa jabatan kabinet ini dari September 1950 sampai 21 Maret 1951. Natsir yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri sekuat tenaga menyatukan banyak partai dalam parlemen. Namun, ternyata Ia kesulitan memberikan posisi kepada partai politik yang berseberangan. Natsir dari Masyumi, dan usahnya merangkul PNI selalu gagal. PNI memang kerap berseberangan pandangan dengan Masyumi. PNI bahkan melakukan tuntutan terhadap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 yang dilkeluarkan Natsir. Sebagian besar parlemen berpihak kepada PNI sehingga akhirnya Natsir mengundurkan diri dari jabatannya. 2. Kabinet kedua ada Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman menjabat dari 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Sukiman juga sama dengan Natsir, berasal dari Masyumi. Masalah yang dihadapi pun hampir sama, yakni beberapa kebijakannya ditentang oleh PNI. Akhirnya kabinetnya mendapatkan mosi tidak percaya dari PNI, partai politik yang dibentuk oleh Sukarno tersebut. Kabinet Sukiman berakhir pada 23 Februari 1952. 3. Kabinet pengganti Sukiman adalah Kabinet Wilopo. Masa jabatan Kabinet Wilopo adalah dari 3 April 1952 hingga 2 Juni 1953. Kabinet ini terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya, sehingga disebut dengan zaken kabinet. Tugas pokok Wilopo ketika itu menjalankan Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante. Akan tetapi, sebelum Pemilu dilaksanakan, Kabinet Wilopo gulung tikar. 4. Kabinet Ali Sastrimojoyo I menggantikan tugas kabinet sebelumnya. Kabinet Ali I menjabat dari 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Pada 31 Mei 1954, dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah. Rencananya kala itu, Pemilu akan diadakan pada 29 September (DPR) dan 15 Desember (Konstituante) 1955. Sayangnya rencana ini juga gagal. Pada saat itu NU banyak menarik anggotanya dari parlemen, dan diikuti oleh partai-partai lainnya. 5. Bulan berikutnya setelah bubarnya Kabinet Ali I, terbentuklah Kabinet Buranudin Harahap. Kabinet Burhanudin Harahap menjabat dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Pada masa kabinet ini terlaksana Pemilu 1955. Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu paling demokratis. Meski begitu, masalah ternyata terjadi pula. Sukarno ingin melibatkan PKI dalam kabinet kendati tidak disetujui oleh koalisi partai lainnya. Alhasil, Kabinet Burhanuddin Harahap bubar pada Maret 1956. 6. Kabinet keenam adalah Kabinet Ali Sastromojoyo II. Kabinet Ali II menjabat dari 20 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Ali Sastromijoyo kembali dipercaya menjadi Perdana Menteri karena dari hasil pemilu 1955, partai yang Ia pimpin, yaitu PNI mendapat suara terbanyak. Ali Sastroamijoyo terpaksa harus menyerahkan kembali mandatnya pada presiden karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan, yakni antara PNI dan Masyumi. 7. Kabinet Djuanda. Kabinet Djuanda menjabat selama 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Terdapat 5 program kerja utama yang dijalankan Djuanda Kartawijaya, yakni membentuk dewan, normalisasi keadaan Indonesia, membatalkan pelaksanaan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan melaksanakan pembangunan. Salah satu permasalahan ketika itu muncul ketika Deklarasi Djuanda diterapkan. Kebijakan ini ternyata membuat negara-negara lain keberatan sehingga Indonesia harus melakukan perundingan terkait penyelesaiannya. Dengan demikian, banyaknya permasalahan yang dihadapi kabinet-kabinet tersebut membuat sering bergantinya kabinet, dan umur kabinet menjadi tidak panjang. Akibat dari sering bergantinya kabinet ini adalah kondisi politik, dan ekonomi Indonesia menjadi tidak stabil. Semoga membantu ya :)