Mengapa seringkali terjadi krisis politik dalam negeri pada masa Demokrasi Liberal?

Jawaban yang tepat adalah tidak ada pemenang mutlak pada Pemilu 1955 sehingga parlemen mudah menjatuhkan kabinet. Untuk lebih jelasnya, yuk simak pembahasan berikut. Masa demokrasi liberal di Indonesia dimulai setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tanggal 17 Agustus 1950, sampai keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sistem pemerintahan yang digunakan dalam periode ini adalah sistem parlementer, di mana pemerintahan dipimpin oleh Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab kepada parlemen, dan Presiden hanya bertindak sebagai kepala negara. Dalam periode hanya sembilan tahun ini, terjadi pergantian kabinet sampai tujuh kali, yang berarti bahwa masing-masing kabinet rata-rata bertugas tidak sampai satu setengah tahun. Hal ini terjadi karena pada Pemilu 1955 tidak ada partai yang mendapat suara mayoritas mutlak, di mana PNI sebagai pemenang Pemilu 'hanya' mendapat 57 kursi atau 22 persen dari anggota DPR. Ini menyebabkan kabinet yang dibentuk oleh partai manapun akan mudah dijatuhkan oleh parlemen, walaupun sudah membentuk koalisi partai, jika ada satu partai besar yang keluar dari koalisi. Hal ini sering menimbulkan krisis politik yang menyebabkan kabinet sering jatuh sehingga pembangunan tidak dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian, seringkali terjadi krisis politik dalam negeri pada masa Demokrasi Liberal karena tidak ada pemenang mutlak pada Pemilu 1955 sehingga parlemen mudah menjatuhkan kabinet.