mengapa PNI menanggap peraturan pemerintah no 39 tahun 1950 mengenai DPRD dianggap terlalu menguntungkan masyumi?

Halo Salsyabilla N, kakak bantu jawab ya. Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Untuk lebih jelasnya yuk pahami penjelasan berikut: 1. KABINET MASA DEMOKRASI LIBERAL KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951) Merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi. Dipimpin Oleh : Muhammad Natsir * Program: 1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman. 2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan. 3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang. 4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. 5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. *Hasil: Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. • *Kendala/Masalah yang dihadapi: • -Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan). • -Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS. • *Berakhirnya kekuasaan kabinet: • *Berakhirnya kekuasaan kabinet: Adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Semoga membantu yaa…