Mengapa perundingan pemerintah Indonesia dan maskapai pelayaran Belanda (KPM) mengalami kegagalan ?

Hallo Agung, Kakak coba bantu menjawab pertanyaannya ya! Penyebab terjadinya kegagalan dalam perundingan Pemerintah dengan KPM adalah masalah sengketa pembagian hak kepemilikan saham antara Pihak KPM selaku penyedia jasa pelayanan pelayaran dan Pemerintah Indonesia. Kegagalan tersebut terjadi karena pemerintah ingin pembagian sahamnya sebesar 51:49, sedangkan KPM ingin 50:50 Untuk lebih jelasnya silahkan simak pembahasan dibawah ini ya! Sejak awal tahun 1950-an, usaha jasa pelayaran Belanda yang bernama Koninklijke Paketvaart Maatschappij atau KPM masih memonopoli jalur pelayaran di Indonesia. Pemerintah Indonesia tentu tidak ingin jalur pelayarannya dimonopoli oleh maskapai dari pihak asing. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Indonesia saat itu mengusulkan pembentukan sebuah perusahaan pelayaran yang bekerjasama dengan pihak KPM. Pemerintah Indonesia segera mengadakan perundingan dengan KPM untuk mencapai tujuan tersebut. Sayangnya, upaya perundingan yang coba dibangun oleh pemerintah Indonesia tidak membuahkan hasil. Kegagalan perundingan tersebut disebabkan oleh ketidakcocokan dalam pembagian saham atau hak kepemilikan terhadap perusahaan baru tersebut. Pemerintah ingin pembagian sahamnya 51:49 untuk Indonesia, sedangkan KPM ingin 50:50 agar terjadinya keseimbangan dalam kepemilikan Semoga membantu ya!