Mengapa pada tahun 1948-1965 banyak terjadi pemberontakan di indonesia ?

<p>Jawaban yang benar adalah karena rakyat Indonesia masih mementingkan kepentingan golongan masing-masing, perbedaan pendapat mengenai konsep penyatuan negara,&nbsp;dan masih rentannya persatuan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka NKRI bahkan setelah memperoleh kemerdekaan.</p><p><br>Cermati penjelasan berikut!</p><p>Berbagai pemberontakan yang terjadi dalam kurun 1948-1965 di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 menurut penyebabnya. Ada yang disebabkan oleh perbedaan ideologi, kepentingan, maupun sistem pemerintahan.</p><ul><li>Pemberontakan PKI di Madiun pada 1948 disebabkan adanya gesekan ideologi antara golongan kiri atau komunis dengan kaum nasionalis dan agama. Hal tersebut ditengarai oleh jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin akibat hasil Peundingan Renville, sehingga golongan kiri harus tersingkir dari parlemen. Padahal, masing-masing golongan memiliki peranannya masing-masing dalam mencapai satu tujuan bersama yaitu kemerdekaan Indonesia.</li><li>Pemberontakan Andi Azis&nbsp;di Makassar pecah karena ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA). Selain itu, Andi Azis&nbsp;dan mantan anggota KNIL tidak menyetujui akan penyatuan NIT ke dalam NKRI. Hal tersebut sarat akan adanya kepentingan pribadi lantaran keinginan dirinya ingin menduduki posisi puncak pemerintahan negara federasi di bidang militer.</li><li>Pemberontakan PRRI terjadi setelah negara-negara RIS menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Akan tetapi, kondisi Indonesia masih belum stabil. Hal ini menyebabkan pemerintah di daerah-daerah tidak mendapatkan perhatian yang baik dari pemerintah pusat. Pemberontakan PRRI pecah di Sumatra dan Sulawesi yang berlangsung digelorakan oleh tokoh-tokoh militer di daerah.</li></ul><p>Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah karena rakyat Indonesia masih mementingkan kepentingan golongan masing-masing, perbedaan pendapat mengenai konsep penyatuan negara,&nbsp;dan masih rentannya persatuan yang terjalin antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka NKRI bahkan setelah memperoleh kemerdekaan.</p>