mengangkat dan memberhentikan menteri merupakan wewenang presiden republik Indonesia sebagai

Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden sebagai KEPALA PEMERINTAHAN antara lain: • Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. • Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. • Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. • Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa). • Menetapkan Peraturan Pemerintah. • Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. • Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. • Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. • Menyatakan keadaan bahaya. • Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR. Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. • Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. • Memberi remisi, amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. • Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU. • Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. • Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR. • Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. • Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.