masa pemerintahan presiden abdulrachman wahid dihadapkan pada masalah yang telah diwariskan oleh orde baru, diantaranya adalah masalah disintegrasi bangsa dan konflik etnis antar umat beragama. salah satu upaya yang dilakukan presiden abduracman wahid untuk mengatasi konflik di daerah yang mengancam disintegrasi bangsa pada akhir bulan desember 1999 adalah...

Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik beragama di antara masyarakat Indonesia, masa Presiden Abdurrahman Wahid memberlakukan kebijakan untuk memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Abdurrahman Wahid yang menjabat dari 20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001. Abdurrahman Wahid atau lebih sering disapa Gusdur ini merupakan presiden yang berasal dari tokoh ulama. Pada saat itu ia membentuk sebuah kabinet yang bernama Kabinet Persatuan Nasional. Presiden Abdurrahman Wahid merumuskan beberapa kebijakan, salah satunya ialah pengakuan eksistensi agama Kong Hu Chu, untuk menghargai pluralitas/keragaman dan menjunjung tinggi toleransi. Hal ini juga dilakukan untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik beragama di antara masyarakat Indonesia. Sehingga Gusdur seringkali disebut dengan Bapak Pluralisme karena ia telah menunjukan sikap menjunjung tinggi kebhinekaan di tanah air. Di era pemerintahannya, Gus Dur mengembalikan hak-hak beragama Kong Hu Chu yang terpasung selama Orde Baru, dan mencabut peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka. Selain itu pula kebijakan lainnya ialah hari raya besar umat Tionghoa yakni Imlek ditetapkan sebagai Hari Libur Nasional. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik beragama di antara masyarakat Indonesia, masa Presiden Abdurrahman Wahid memberlakukan kebijakan untuk memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Semoga membantu ya 😊