Lembaga yang berwenang melakukan pe nanganan terhadap kasus separatisme dan ancaman keamanan dari luar adalah .... a. Kepolisian Negara RI b. Tentara Nasional Indonesia c. Kejaksaan Agung d. Mahkamah Agung e. Mahkamah Konstitusi Mohon bantuannya kak, terima kasih 😊🙏

<p>Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah lembaga militer yang bertanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Dalam konteks penanganan kasus separatisme dan ancaman keamanan dari luar, TNI memiliki peran penting karena memiliki tanggung jawab dalam menjaga integritas wilayah negara, melindungi kedaulatan negara, dan menghadapi potensi ancaman yang mungkin timbul dari dalam atau luar negeri.</p><p>Berikut adalah beberapa alasan mengapa TNI berwenang dalam penanganan kasus separatisme dan ancaman keamanan dari luar:</p><p><strong>Pertahanan dan Keamanan</strong>: Tugas utama TNI adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara. Dalam hal ini, TNI berperan dalam menghadapi ancaman yang mungkin datang dari kelompok atau pihak yang ingin memisahkan diri dari wilayah Indonesia atau melibatkan potensi ancaman dari luar negeri.</p><p><strong>Operasi Militer</strong>: TNI memiliki kemampuan untuk melakukan operasi militer untuk menghadapi situasi darurat atau ancaman serius terhadap keamanan nasional, termasuk mengatasi gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara atau ancaman dari luar yang dapat membahayakan integritas wilayah.</p><p><strong>Pengamanan Perbatasan</strong>: TNI juga bertanggung jawab atas pengamanan perbatasan negara. Ini melibatkan pengawasan terhadap perbatasan dan potensi masuknya ancaman dari luar yang dapat mengganggu keamanan dan stabilitas di dalam negeri.</p><p><strong>Kerjasama Internasional</strong>: TNI dapat bekerja sama dengan lembaga militer dari negara lain untuk berbagi informasi intelijen, melakukan latihan militer bersama, dan menghadapi ancaman bersama yang mungkin berasal dari luar negeri.</p><p><strong>Koordinasi dengan Pemerintah</strong>: Meskipun TNI memiliki peran dalam pertahanan dan keamanan, tetapi tindakan-tindakan yang signifikan harus dilakukan dalam koordinasi dengan pemerintah untuk memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan kebijakan nasional.</p><p>Namun, penting untuk diingat bahwa dalam konteks demokrasi dan penerapan hukum, TNI juga harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan prinsip hak asasi manusia, serta dalam kerangka kerjasama dengan lembaga sipil terkait dalam penanganan masalah keamanan nasional.</p><p>Sementara TNI memiliki peran dalam penanganan kasus separatisme dan ancaman keamanan dari luar, pihak kepolisian (Kepolisian Negara RI) juga berperan dalam penanganan masalah ini, terutama dalam mengatasi aspek hukum dan penegakan hukum yang terkait dengan ancaman tersebut.</p><p>Jawaban: B</p><p>&nbsp;</p>