langkah pertama yang diambil oleh pengemban tap mprs no.ix/mprs 1966 adalah...

<p>Langkah politik yang diambil Soeharto setelah legalitas supersemar tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).</p><p>&nbsp;</p><p>Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut.</p><p>&nbsp;</p><p>Masa Demokrasi Terpimpin ala Presiden Soekarno diwarnai oleh hal-hal yang dianggap masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kekecewaan terakumulasi hingga akhirnya pada tanggal 30 September tahun 1965 terjadi pemberontakan dari sekolompok yang ingin mengubah ideologi negara menjadi komunis. Peristiwa itu disebut dengan Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI. Soekarno dinilai tidak tegas menyikapi pemberontakan tersebut, hingga pada akhirnya masyarakat begitupun dengan mahasiswa turun ke jalan dengan menyeruakan tuntutan yang disebut dengan Tritura yang isinya adalah Bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI dan berkaitan dengan ekonomi yaitu turunkan harga.</p><p>&nbsp;</p><p>Puncak gelombang demonstrasi mahasiswa di tahun 1966 membawa kekacauan dalam negeri, hingga akhirnya turunlah Surat Perintah 11 Maret 1966 kepada Soeharto. Surat perintah terssebut dikenal dengan Supersemar, yakni suatu perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dimana ia menginstruksikan kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban yakni Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengatasi situasi yang semakin memburuk pasca G30S/PKI. Setelah Supersemar mendapat kekuatan hukum melalui ketetapan nomor IX/MPRS/1966, kedudukan soeharto secara politis semakin kuat. Langkah politik yang diambil Soeharto setelah legalitas supersemar tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).</p><p>&nbsp;</p><p>Dengan demikian, Langkah politik yang diambil Soeharto setelah legalitas supersemar tersebut adalah membubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI).</p><p>&nbsp;</p><p>Semoga membantu ya 😊</p>