Konflik politik yang muncul pada masa Demokrasi Terpimpin terjadi antara Presiden Sukarno dengan DPR yang menolak usulan RAPBN . Hal ini berdampak dibubarkannya DPR hasil pemilu 1955 tersebut. Presiden Sukarno kemudian secara sepihak membentuk DPR-GR yang beranggotakan l i m a kekuatan politik utama saat itu, nasionalis, Islam, komunis, Kristen - Katolik, dan golongan fungsional. Dengan perbandingan kekuatan tersebut, Presiden Sukarno berharap DPR-GR dapat bekerja mewakil i setiap golongan yang a d a dalam masyarakat. Apakah Anda setuju dengan pendapat Presiden Sukarno tersebut? Berikan alasan Anda.

Hai Indah P, Kakak bantu jawab ya. Tidak setuju. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden kemudian mengeluarkan penetapan presiden yang menyatakan bahwa DPR dibubarkan dan sebagai gantinya presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR GR). Oleh karena bukan hasil pemilihan umum, semua anggota DPR GR ditunjuk oleh presiden. DPR GR beranggotakan kekuatan politik utama yaitu nasionalis, Islam, komunis, Kristen - Katolik, dan golongan fungsional. Dengan komposisi keanggotaan ini DPR-GR dapat bekerja mewakili setiap golongan yang ada dalam masyarakat. Namum, pada kenyataannya peraturan maupun tata tertib DPR GR ditentukan oleh presiden, akibatnya DPR GR mengikuti kehendak serta kebijakan pemerintah. Tindakan presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945, sebab berdasarkan UUD 1945 presiden tidak dapat membubarkan DPR. Semoga membantu ya.