kesuksesan pemerintahan susilo Bambang Yudhoyono dalam mengatasi gerakan Aceh merdeka adalah dengan mengadakan perjanjian damai di kota....

<h2>&nbsp;jawabannya &nbsp;di kota Helsinki di Finlandia.</h2><h2>Konflik antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh merdeka (GAM) terus berlanjut hingga ke masa Presiden SBY. Akhirnya konflik ini berujuang damai lewat perjanjian damai yang dicetuskan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang ditandatangi di Helsinki pada 15 Agustus 2005. Dalam perjanjian itu Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin. Sementara GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari yang menjadi mediator kedua pihak untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MoU). Sejumlah kesepakatan diteken dalam pertemuan ini. Hasilnya GAM mencabut tuntutan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sedangkan Indonesia memberi kebebasan kepada GAM untuk membentuk partai politik dalam rangka menjamin kehidupan berdemokrasi mereka.</h2><p>&nbsp;</p><p><strong>Isi dari perjanjian helsinki</strong></p><p><strong>1.Bagian pertama menyangkut kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan di Aceh.</strong></p><p><strong>2.Bagian kedua tentang Hak Asasi Manusia.</strong></p><p><strong>3.Bagian ketiga tentang Amnesti dan Reintegrasi GAM ke dalam masyarakat,</strong></p><p><strong>4.Bagian keempat tentang Pengaturan Keamanan.</strong></p><p><strong>5.Bagian kelima tentang Pembentukan Misi Monitoring Aceh.</strong></p><p><strong>6.Bagian keenam tentang Penyelesaian Perselisihan.</strong></p><p><strong>Terdapat 71 butir pasal dalam Kesepakatan Helsinki. Di antaranya, Aceh diberi wewenang melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, yang akan diselenggarakan bersamaan dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama, dimana kebijakan tersebut merupakan kewenangan Pemerintah RepublikIndonesia sesuai dengan Konstitusi.</strong></p>