Kenapa sifat pemerintahan penduduk jepang otoriter dan bersifat tirani

Halo Putu. Kakak bantu jawab ya😊 Jawabannya adalah semua organisasi yang dibentuk di Indonesia, kemudian diarahkan untuk kepentingan perang Jepang, misalnya pendidikan harus bersifat militer. Hal tersebut membuktikan bahwa Jepang bersifat otoriter dan tirani. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Pendudukan Jepang dari 1942 hingga 1945 menjadi salah satu masa terkelam bangsa Indonesia. Pada pertengahan tahun 1942 timbul pemikiran dari Markas Besar Tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran (termasuk semimiliter). Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia kemudian membentuk pemerintahan militer. Di seluruh Kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda itu wilayahnya dibagi menjadi tiga wilayah pemerintahan militer, yaitu: a. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Kedua Puluh Lima (Tomi Shudan) untuk Sumatra. Pusatnya di Bukittinggi. b. Pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara Keenam Belas (Asamu Shudan) untuk Jawa dan Madura. Pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintah militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut (Dai Ni Nankenkantai). c. Pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu (Armada Selatan Kedua) untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Pusatnya di Makassar. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal ini berdasarkan Osamu Seirei (Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Panglima Tentara Ke-16). Di dalam undang-undang itu antara lain berisi ketentuan sebagai berikut: a. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan diambil alih oleh panglima tentara Jepang di Jawa. b. Para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya di masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. c. Badan-badan pemerintah dan undang-undang di masa Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer Jepang. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang tersebut adalah sebagai berikut: a. Gunshirekan (panglima tentara) yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan (panglima tertinggi) sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi b. Gunseikan (kepala pemerintahan militer) yang dirangkap oleh kepala staf. Kepala staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okasaki. Kantor pusat pemerintahan militer ini disebut Gun seikanbu. Di lingkungan Gun seikanbu ini terdapat empat bu (semacam departemen) dan ditambah satu bu lagi, sehingga menjadi lima bu. Adapun kelima bu itu adalah sebagai berikut: Somobu (Departemen Dalam Negeri, Zaimubu (Departemen Keuangan, Sangyobu (Departemen Perusahaan, Industri, dan Kerajinan Tangan) atau urusan Perekonomian, Kotsubu (Departemen Lalu Lintas), dan Shihobu (Departemen Kehakiman) c. Gunseibu (koordinator pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur) yang meliputi: 1) Jawa Barat : pusatnya di Bandung. 2) Jawa Tengah : pusatnya di Semarang. 3) Jawa Timur : pusatnya di Surabaya. 4) Dua daerah istimewa (Kochi) yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, pemerintah Jepang juga membentuk kesatuan Kempetai (Polisi Militer). Di samping susunan pemerintahan tersebut, juga ditetapkan lagu kebangsaan yang boleh diperdengarkan hanyalah Kimigayo (lagu kebangsaan Jepang) dan petunjuk waktu harus menggunakan tarikh Sumera (tarikh Jepang) menggantikan tarikh Masehi. Hal tersebut membuat kehidupan rakyat kala itu sangat memprihatinkan. Tenaga dan sumber daya Indonesia banyak diperas untuk kepentingan perang Jepang. Jepang memimpin dengan sifat otoriter dan tirani, karena semua organisasi yang dibentuk diarahkan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, Jepang juga menerapkan program pendidikan bersifat militer di Indonesia. Semoga membantu 😊