Kemudian gambarkan bagan struktur lembaga-lembaga negara (MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA ) berdasarkan UUD 1945 sebelum Amandemen sekarang atau yang berlaku setelah Dekrit Presiden 5 juli 1959 dibacakan !

Hai Rahmat S, kakak bantu jawab ya. Struktur Lembaga Negara Sebelum Amandemen, diatur bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu MA, Presiden, DPR, DPA dan BPK. Keterangan : 1. MPR Kewenangan MPR diatur dalam Pasal 2 UUD Tahun 1945. MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Dengan kata lain MPR merupakan penjelmaan pendapat dari seluruh warga Indonesia.Susunan keanggotaannya terdiri dari anggota DPR dan utusan daerah serta utusan golongan yang diangkat termasuk didalamnya TNI/Polri. 2) DPR Kewenangan DPR diatur dalam Pasal 19 UUD Tahun 1945. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga Negara memegang kekuasaan legislatif. Anggota DPR berasal dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Oleh karena itu Presiden tidak dapat membubarkan DPR yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum secara berkala lima tahun sekali. Meskipun demikian, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi dan yang berada di kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota. 3) Presiden Kewenangan Presiden diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 UUD Tahun 1945. Presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif. Maksudnya, presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai kepala negara. Sebelum adanya amandemen UUD 1945, presiden dan wakil presiden diangkat dan diberhentikan oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. 4) Mahkamah Agung (MA) Kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 UUD Tahun 1945. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di negara Indonesia. Yang membawahi badan-badan peradilan antara lain: peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara (PTUN). 5) Dewan Pertimbangan Agung ((DPA) Kewenangan DPA diatur dalam Pasal 16 UUD Tahun 1945. DPA merupakan dewan yang dibentuk berdasarkan undang-undang yang ditetapkan, dengan tugas dan fungsi member jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usuk kepada pemerintah (sering dikenal dengan Dewan Pertimbangan Agung Presiden). 6) BPK Kewenangan BPK diatur dalam Pasal 23 Ayat (5) UUD Tahun 1945. BPK merupakan badan yang bertugas untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara, di mana hasil pemeriksaan tersebut kemudian diberitahukan kepada DPR. Semoga membantu yaa :))