Kedudukan Jepang yang makin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya (Perang Dunia II) mendorong Jepang mengubah kebijakan dalam pemerintahan sipil di Indonesia. Perubahan kebijakan tersebut ditandai dengan.... a. pembentukan organisasi pendukung perang b. pembentukan badan persiapan kemerdekaan c. perekrutan para pemuda Indonesia untuk menjadi pejabat sipil d. keterlibatan orang-orang Indonesia dalam struktur pemerintahan e. keterlibatan para pemuda Indonesia dalam Perang Asia Timur Raya

Jawaban yang tepat adalah D. Keterlibatan orang-orang Indonesia dalam struktur pemerintahan Untuk lebih jelasnya, simaklah pembahasan berikut ini : Kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang semakin sulit sejak tahun 1943 mendorong Jepang melakukan perubahan kebijakan dalam pemerintahan sipil di Indonesia. Perdana Menteri Tojo mengeluarkan Kebijakan untuk memberikan kesempatan bagi orang-orang Indonesia berperan di sektor pemerintahan. Kebijakan tersebut ditegaskan dengan pengumuman Shaiko Shikikan tentang garis-garis besar rencana pengambilan dalam pemerintahan negara pada 1 Agustus 1943. Kebijakan pemerintah Jepang tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sangi In) berdasarkan Osamu Seirei Nomor 36/1943. Chuo Sangi In merupakan badan yang bertugas memberikan saran kepada pemerintahan pusat mengenai segala kebijakan yang berkaitan dengan politik dan tindakan yang diangap perlu dalam bidang militer. Dengan demikian, Kedudukan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang semakin sulit sejak tahun 1943 mendorong Jepang melibatkan orang-orang Indonesia dalam struktur pemerintahan. Semoga membantu ya