Kebijakan politik luar negeri Kabinet Sukiman dinilai bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, yaitu .... a. kegagalan penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda b. penandatanganan kesepakatan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat c. peristiwa sengketa tanah Tanjung Morawa di Sumatra Timur d. pembatalan isi Konferensi Meja Bundar terkait maslah Irian Barat e. negara dalam bahaya karena adanya pemberontakkan PRRI-Permesta

Hai Rahmat S, kakak bantu jawab ya. Jawaban yang tepat adalah yang b. penandatanganan kesepakatan Mutual Security Act dengan Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Pada 1951. Presiden Soekarno menunjuk Sidik Djojosukatro dari PNI dan Soekiman Wijosandjojo dari Masyumi sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi Masyumi-PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman-Soewirjo. Kabinet ini mengutamakan skala prioritas terhadap peningkatan keamanan dan ketentraman negara. RMS dan lainnya. Akan tetapi kabinet ini kemudian mengalami sandungan setelah parlemen mendengar bahwa kabinet ini menjalin kerja sama dengan blok barat, yaitu Amerika Serikat. Kabinet Sukiman ditenggarai melakukan Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). MSA sendiri kemudian dinilai mengkhianati politik luar negeri bebas dan aktif Indonesia karena menerima MSA sama saja dengan ikut serta dalam kepentingan Amerika. Parlemen pada akhirnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada Kabinet Sukiman. Sukiman kemudian harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Semoga membantu yaa :))