kebijakan luar negeri kabinet djuanda

<p><strong>Kebijakan luar negeri Kabinet Djuanda (1957–1959):</strong></p><p><strong>Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957)</strong></p><ul><li>Menegaskan bahwa laut di sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia merupakan <strong>satu kesatuan wilayah kedaulatan RI</strong>.</li><li>Menghapus konsep <i>Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie 1939</i> peninggalan Belanda.</li><li>Menjadi dasar lahirnya konsep <strong>Negara Kepulauan (Archipelagic State)</strong> yang kemudian diakui dunia lewat Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS 1982).</li></ul><p><strong>Konfrontasi Irian Barat</strong></p><ul><li>Kabinet Djuanda mendukung perjuangan diplomatik sekaligus konfrontasi politik terhadap Belanda agar wilayah Irian Barat kembali ke Indonesia.</li></ul><p><strong>Politik Luar Negeri Bebas Aktif</strong></p><ul><li>Tetap dijalankan, yaitu tidak memihak blok Barat atau Timur, namun aktif memperjuangkan kepentingan nasional dan perdamaian dunia.</li></ul><p>👉 Jadi, kebijakan luar negeri terpenting dari Kabinet Djuanda adalah <strong>Deklarasi Djuanda 1957</strong> yang memperluas wilayah laut Indonesia dan menjadi dasar pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan.</p>