Kebijakan kebijakan pemerintah pada masa terpimpin dan tujuannya

Halo Selvina S, kakak bantu jawab ya. Kebijakan pemerintah pada masa demokrasi terpimpin yaitu pembentukan Bappenas, devaluasi, dekon, meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri dan peleburan bank. Untuk lebih jelasnya yuk pahami penjelasan berikut: Buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Beberapa kebijakan yang cukup dikenal yakni: 1. Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) Untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, pada 15 Agustus 1959 pemerintanh membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas). 2. Penurunan nilai uang (devaluasi) Kebijakan ini diambil untuk membendung tingginya inflasi. Dengan devaluasi, diharapkan uang yang beredar di masyarakat berkurang. Selain itu, nilai rupiah meningkat. 3. Deklarasi Ekonomi (Dekon) Tujuan Dekon yakni untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari sisa-sisa imperialisme. 4. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri Sebagai langkah dari ekonomi berdikari, pemerintah berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia. Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. 5. Peleburan bank. Presiden berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral. Lewat Perpres No 7/1965, didirikan Bank Tunggal Milik Negara. Bank Tunggal Milik Negara berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral, sekaligus bank umum. Bank Indonesia, adalah hasil peleburan dari bank-bank negara seperti Bank Koperasi dan Nelayan, Bank Umum Negara, dan Bank Tabungan Negara. Tapi langkah ini memicu spekulasi dan penyelewengan dalam penggunaan uang negara. Sebab saat itu belum ada lembaga pengawas. Semoga membantu yaa…