4.Jelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru

•Kondisi Indonesia di tahun 1965 menjadi tidak menentu setelah pecahnya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Hal ini terjadi karena gelombang demonstrasi rakyat menuntut pembubaran PKI kencang diteriakkan. Ironisnya, pemerintah tidak segera tanggap untuk mengambil tindakan terkait tuntutan demonstrasi. Pada saat itu juga keadaan rakyat Indonesia cukup menderita karena kacaunya kondisi ekonomi akibat harga bahan bakar minyak yang melambung tinggi. Buruknya kondisi perekonomian mengakibatkan dukungan rakyat kepada Presiden Soekarno menurun. Demonstrasi menuntut perubahan pun mulai bermunculan yang mengakibatkan stabilitas negara menjadi terganggu sehingga menghambat jalannya pemerintahan Presiden Soekarno. Pada tanggal 12 Januari 1966 pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) Isi Tritura tersebut, yaitu: 1.Bubarkan PKI. 2.Bersihkan Kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September. 3.Turunkan harga. •Guna memulihkan keamanan negara, pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat itu dikenal sebagai SuratPerintah 11 Maret, atau atau Supersemar. Isi Supersemar adalah pemberian mandat kepada Letjen. Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah. Pada Tanggal 22 Juni 1966 Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S pada Sidang Umum ke-IV MPRS. Pidato tersebut berjudul “Nawaksara”, lalu MPRS meminta Presiden Soekarno untuk melengkapi pidato tersebut. Pidato “Pelengkap Nawaskara” pun disampaikan oleh Presiden Soekarno pada 10 Januari 1967 namun kemudian ditolak kembali oleh MPRS pada 16 Februari tahun yang sama. MPRS menilai Soekarno tidak bisa memberikan pertanggungjawaban secara politis terhadap kehidupan bangsa Indonesia saat itu. Dalam pidato tersebut tidak dijelaskan secara terperinci kebijaksanaan Presiden mengenai pemberontakan G30S/PKI, kemunduran ekonomi dan keamanan. Sebagai tindak lanjut dari ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno, MRPS pun menggelar Sidang Istimewa pada 7 Maret 1967. MPRS mengeluarkan Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 bahwa MPRS mencabut  kekuasaan  negara  dari  Presiden  Soekarno. Dengan keluarnya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967  tersebut maka Soeharto secara de jure menjadi kepala pemerintahan Indonesia. Dan dengan Ketetapan MPRS No.  XXXIII/MPRS/1967 itu juga MPRS mengangkat Soeharto sebagai Pejabat Presiden hingga dipilihnya Presiden oleh MPRS hasil pemilihan umum. •Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengumumkannya sebagai presiden penuh.