Kabinet Natsir adalah kabinet pertama pada masa diterapkannya Demokrasi Liberal d i Indonesia. Kabinet tersebut didukung oleh partai besar yakni masyumi dan PSI dengan tokoh-tokohnya seperti Ir. Djuanda, SUmitro Djojohad i kusumo, dan Sri Su ltan Hamengku Buwono IX. Kabinet ini memiliki tugas diantaranya mengembangkan perekonomian rakyat, meningkatkan pembangunan perumahan, kesehatan, serta kecerdadan masyarakat. N am u n , Kabinet Natsir harus berakhir karena mendapat mosi tidk percaya dari parlemen akibat . . . . A. kegagalan dalam perundingan mengenai I rian Barat dengan Belanda pada 4 Desember 1 950 dan Masyumi menarik dukungan nya dari kabinet B. korupsi yang terlalu massif di lingkungan kabinet serta lebihh condong ke Blok Barat C. kegagalan dalam perundingan mengenai irian barat dengan Belanda pada 4 Desember 1 9 50 serta meredam gerakan separatis di berbagai daerah D . menyim pang dari politik luar negeri bebas aktif serta lebih condong ke Blok Barat E. Masyumi menarik dukungannya terhadap kabinet serta terlalu mencampuri urusan TNI AD

Halo Pitaloka. Kakak bantu jawab ya😊 Jadi, jawabannya adalah C. Kegagalan dalam perundingan mengenai irian barat dengan Belanda pada 4 Desember 1950 serta meredam gerakan separatis di berbagai daerah Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut: Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal yang bekerja mulai 6 September 1950 – 21 Maret 1951. Kabinet tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri yang bernama Mohammad Natsir dari partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sementara wakilnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari independen. Pada masa Kabinet Natsir berjalan, banyak terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, dan Gerakan RMS. Permasalahan terkait Irian Barat juga masih terus berlangsung dan belum ditemukan solusinya. Karena banyaknya masalah pemberontakan yang muncul, akhirnya pada 22 Januari 1951, parlemen Indonesia menyampaikan Mosi Tidak Percaya. Mosi tidak percaya tersebut diajukan oleh PNI melalui Hadikusumo agar pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1950 tentang Pemilihan Anggota Lembaga Perwakilan Daerah dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih demokratis. Mosi Hadikusumo ini mendapat dukungan dari parlemen. Akhirnya, pada tanggal 21 Maret 1951, Kabinet Natsir mengembalikan mandat kepada Presiden Sukarno. Semoga membantu 😊