Jelaskan tentang proses pemilihan Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama di Indonesia !, serta jelaskan hukum yang mengatur pengangkatan presiden pada saat itu!

<p>Proses pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Indonesia terjadi dalam konteks perjalanan sejarah setelah Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Pemilihan tersebut tidak melalui pemilihan umum seperti yang kita kenal saat ini, melainkan melalui mekanisme yang dibentuk oleh panitia nasional.</p><p><strong>Proses Pemilihan:</strong></p><p><strong>Penunjukan Oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat):</strong></p><ul><li>Setelah proklamasi, KNIP dibentuk sebagai lembaga legislatif sementara. KNIP kemudian menunjuk Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden pada 18 Agustus 1945.</li></ul><p><strong>Persetujuan Masyarakat dan Pemuda:</strong></p><ul><li>Penunjukan tersebut mendapat persetujuan luas dari masyarakat dan pemuda yang terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.</li></ul><p><strong>Persetujuan Politik Internasional:</strong></p><ul><li>Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia kemudian membantu mengukuhkan kedudukan Soekarno dan Hatta sebagai pemimpin nasional yang diakui secara internasional.</li></ul><p><strong>Hukum yang Mengatur Pengangkatan Presiden:</strong></p><p>Pada awal berdirinya Republik Indonesia, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai gantinya, kekuasaan tersebut lebih banyak ditentukan oleh keputusan politik dan perjuangan kemerdekaan. Penunjukan Soekarno dan Hatta dilakukan berdasarkan kebutuhan dan konsensus di kalangan pemimpin dan pejuang kemerdekaan.</p><p><strong>Hukum Pasca-Proklamasi:</strong></p><p>Setelah masa awal kemerdekaan, regulasi formal mulai dibentuk. Salah satu undang-undang yang pertama kali mengatur pemilihan presiden adalah UUD Sementara 1950. Berdasarkan UUD Sementara 1950, presiden dan wakil presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, dalam perkembangannya, beberapa UUD dan undang-undang konstitusi kemudian diadopsi dan diubah, mencerminkan dinamika politik dan perubahan sosial di Indonesia.</p><p><br>&nbsp;</p>