Jelaskan tentang penurunan nilai uang dan pembekuan simpanan di Bank pada masa demokrasi terpimpin!

Halo Celyta Buruknya perekonomian pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang signifikan. Beberapa kebijakan yang cukup dikenal yakni Pembentukan Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas), Penurunan nilai uang (devaluasi), Deklarasi Ekonomi (Dekon), Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri, Peleburan bank. Kebijakan devaluasi atau penurunan nilai mata uang bertujuan untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pada tanggal 25 Agustus 1950 pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Sebagai contoh, untuk uang kertas pecahan Rp500,00 nilainya akan berubah menjadi Rp50,00 dan uang kertas Rp 1.000 menjadi Rp 100. Lalu melakukan pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi Rp. 25.000. Pemotongan nilai uang memang berdampak harga barang menjadi murah. Namun tetap saja rakyat kesusahan karena tidak memiliki uang. Kas negara sendiri defisit akibat proyek politik yang menghabiskan anggaran. Untuk menyetop defisit, pemerintah justru mencetak uang baru tanpa perhitungan matang. Devaluasi kembali dilakukan pada 1965 dengan menjadikan uang Rp 1.000 menjadi Rp 1. Akibatnya, bukannya berkurang, inflasi malah makin parah. Indonesia mengalami hiperinflasi pada 1963-1965. Inflasi mencapai 600 persen pada 1965. Dengan demikian, pemotongan nilai uang dan pembekuan simpanan di bank pada masa Demokrasi Terpimpin dilatarbelakangi oleh adanya inflasi pada saat itu. Sayangnya kebijakan pemotongan uang dan pembekuan simpanan di bank tersebut tidak memperbaiki kondisi ekonomi. Bahkan pada 1965, Indonesia harus mengalami hiperinflasi, dan melakukan kebijakan pemotongan nilai uang kembali. Mapel: Sejarah Kelas: 12 SMA Topik: Indonesia Masa Awal kemerdekaan sampai Terpimpin Semoga membantu ya.