jelaskan tahun pemerintahan kabinet djuanda

Kabinet Djuanda adalah kabinet ketujuh pada masa demokrasi liberal dan dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja, hanya perlangsung mulai tahun 1950-1959. Beberapa program kabinet Djuanda yaitu pembentukan Dewan Nasional dan normalisasi status Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berakhirnya kabinet Djuanda ditandai dengan Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kabinet Djuanda adalah kabinet ketujuh yang memimpin Indonesia di bawah demokrasi liberal. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda Kartawidjaja menjalankan program kerjanya dari bulan September 1957 sampai Juli 1959. Pergantian kabinet pada era demokrasi liberal merupakan hal yang lumrah, karena adanya persaingan antar golongan dalam sistem multi partai membuat situasi dalam pemerintahan menjadi kurang stabil. Dengan demikian, era demokrasi liberal di Indonesia hanya berlangsung singkat, dari tahun 1950 hingga 1959. Kabinet Djuanda mulai menjabat segera setelah jatuhnya kabinet Sastroamijoyo II. Setelah resmi diangkat menjadi perdana menteri oleh Sukarno, Djuanda dan kabinetnya mulai melaksanakan serangkaian program kerja. Program kerja yang dilaksanakan Djuanda tidak mudah karena dilakukan di tengah gejolak daerah seperti situasi separatis di Irian Barat dan masalah ekonomi negara yang sangat serius. Program kerja kabinet Djuanda sebagai berikut: 1. Pembentukan Dewan Nasional. 2. Normalisasi status Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mulai Pelaksanaan Pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB). 4. Pertempuran untuk kembalinya Irian Jaya. 5. Mempercepat proses pengembangan. Kabinet Djuanda resmi berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ini menjadi awal dari masa demokrasi terpimpin sekaligus berakhirnya era demokrasi liberal atau parlementer. Ada beberapa penyebab yang memicu keruntuhan Kabinet Djuanda sekaligus sistem pemerintahan demokrasi liberal, yaitu: 1. Banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik yang ada di dalam pemerintahan. 2. Banyaknya peristiwa politik yang menghambat kepentingan masing-masing kelompok di tubuh konsituen. 3. Kegagalan menghadapi pergolakan di daerah. 4. Krisis ekonomi dan keuangan yang buruk sehingga program kerja kabinet sulit dilaksanakan. Jadi, kabinet Djuanda adalah kabinet ketujuh pada masa demokrasi liberal dan dipimpin oleh Djuanda Kartawidjaja, hanya perlangsung mulai tahun 1950-1959. Beberapa program kabinet Djuanda yaitu pembentukan Dewan Nasional dan normalisasi status Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berakhirnya kabinet Djuanda ditandai dengan Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.