Rameyza A

25 Mei 2023 14:19

Iklan

Rameyza A

25 Mei 2023 14:19

Pertanyaan

jelaskan perubahan nama KNIP

jelaskan perubahan nama KNIP

 

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

04

:

09

:

40

Klaim

1

1

Jawaban terverifikasi

Iklan

KawaiNime A

26 Mei 2023 07:27

Jawaban terverifikasi

<p>KNIP awalnya adalah singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang didirikan pada tanggal 9 September 1945. Pada masa itu, Indonesia masih dalam masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, KNIP mengalami beberapa perubahan nama.</p><p>Pada tanggal 27 Desember 1949, KNIP berganti nama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1949. MPR memiliki fungsi yang sama dengan KNIP, yaitu sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.</p><p>Pada tahun 1959, MPR kembali mengalami perubahan nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR bertugas sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat, sedangkan MPR bertugas sebagai lembaga tinggi negara yang mengatur urusan-urusan penting negara.</p><p>Pada tahun 1998, setelah terjadinya reformasi, DPR dan MPR mengalami perubahan nama lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.</p>

KNIP awalnya adalah singkatan dari Komite Nasional Indonesia Pusat yang didirikan pada tanggal 9 September 1945. Pada masa itu, Indonesia masih dalam masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, KNIP mengalami beberapa perubahan nama.

Pada tanggal 27 Desember 1949, KNIP berganti nama menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1949. MPR memiliki fungsi yang sama dengan KNIP, yaitu sebagai lembaga legislatif tertinggi di Indonesia.

Pada tahun 1959, MPR kembali mengalami perubahan nama menjadi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR bertugas sebagai lembaga legislatif yang mewakili rakyat, sedangkan MPR bertugas sebagai lembaga tinggi negara yang mengatur urusan-urusan penting negara.

Pada tahun 1998, setelah terjadinya reformasi, DPR dan MPR mengalami perubahan nama lagi menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945.


Iklan

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

86

5.0

Jawaban terverifikasi