Yourirfa S

10 Agustus 2024 11:00

Iklan

Yourirfa S

10 Agustus 2024 11:00

Pertanyaan

jelaskan penerapan Pancasila pada masa pemerintahan Soekarno dalam bidang: - pembangunan ekonomi -pertanian - pendidikan - kesehatan mohon bantuannya, terima kasih๐Ÿ™Œ๐Ÿป

jelaskan penerapan Pancasila pada masa pemerintahan Soekarno dalam bidang:

- pembangunan ekonomi

-pertanian

- pendidikan

- kesehatan

mohon bantuannya, terima kasih๐Ÿ™Œ๐Ÿป

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

02

:

14

:

12

:

05

Klaim

17

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Kevin L

Gold

10 Agustus 2024 11:42

Jawaban terverifikasi

Analisis: Pertanyaan ini meminta kita untuk menguraikan secara rinci bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan di Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, khususnya dalam bidang ekonomi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan. Jawaban: 1. Pembangunan Ekonomi: * Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Soekarno berusaha mewujudkan ekonomi yang merata dengan kebijakan nasionalisasi berbagai perusahaan asing dan pembentukan BUMN. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. * Ketuhanan Yang Maha Esa: Pembangunan ekonomi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, sandang, dan papan, sebagai bentuk pengamalan nilai ketuhanan. * Persatuan Indonesia: Ekonomi diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan memprioritaskan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. 2. Pertanian: * Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas pertanian, seperti penyediaan pupuk dan bibit unggul, serta pembangunan infrastruktur pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. * Ketuhanan Yang Maha Esa: Pertanian dianggap sebagai sektor yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sehingga mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. * Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Petani diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan pertanian melalui berbagai organisasi petani. 3. Pendidikan: * Ketuhanan Yang Maha Esa: Pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. * Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, sehingga mampu bersaing di tingkat internasional. * Persatuan Indonesia: Pendidikan diarahkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan sejak dini. 4. Kesehatan: * Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Pemerintah memberikan perhatian khusus pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama masyarakat di daerah terpencil. * Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Kesehatan dianggap sebagai hak dasar setiap warga negara, sehingga pemerintah berupaya menyediakan fasilitas kesehatan yang terjangkau. Kesimpulan: Penerapan Pancasila pada masa pemerintahan Soekarno dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pertanian, pendidikan, dan kesehatan, menunjukkan upaya pemerintah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan beradab. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang diterapkan, namun semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila tetap menjadi landasan utama dalam pembangunan nasional. Catatan: * Konteks Sejarah: Untuk pemahaman yang lebih mendalam, perlu dipertimbangkan konteks sejarah saat itu, seperti kondisi ekonomi dunia, politik dalam negeri, dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. * Kritik dan Evaluasi: Penerapan Pancasila pada masa Soekarno tidak lepas dari kritik dan evaluasi. Beberapa kebijakan dianggap kurang efektif atau bahkan menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. * Perbandingan dengan Masa Kini: Membandingkan penerapan Pancasila pada masa Soekarno dengan masa kini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan dan tantangan dalam implementasi nilai-nilai Pancasila.


Yourirfa S

10 Agustus 2024 11:53

terima kasih banyak yaa๐Ÿ™Œ๐Ÿป

Iklan

Donna F

10 Agustus 2024 14:55

Jawaban terverifikasi

<p>Berikut ini <strong>penerapan Pancasila</strong> pada masa pemerintahan presiden <strong>Soekarno</strong>:</p><ul><li><strong>Penerapan Pancasila pada 1945 - 1950,</strong> pada masa ini penerapan Pancasila dihadapkan dengan kasus pemberontakan yang ingin mengubah dasar negara.</li><li><strong>Penerapan Pancasila pada 1950 - 195</strong>9, pada masa ini, diarahkan ke ideologi liberal muncul demokrasi parlementer dan mengubah bentuk negara menjadi RIS</li><li><strong>Penerapan pancasila pada 1951 - 1965,</strong> pada masa ini digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Soekarno sendiri dibuktikan dengan Demokrasi Terpimpin, presiden memiliki wewenang tertinggi.</li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Pembahasan</strong></p><p>bidang Pertanian :</p><p>Berdasarkan atas pertimbangan bahwa <strong>70% rakyat Indonesia adalah petani </strong>dan pentingnya pengaturan penguasaan atas tanah dan penggunaannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (sesuai dengan amanat pada pasal 33 UUD) itulah, maka <strong>Presiden Sukarno </strong>mengamanatkan untuk menyusun <strong>Undang-undang No. 5 tahun 1960 </strong>tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria<br><strong>Pemerintahan</strong> Indonesia di bawah Presiden Sukarno menyadari sepenuhnya peraturan perundang-undangan di <strong>bidang</strong> Agraria yang dibuat oleh <strong>pemerintah </strong>yaitu<strong> Undang-undang Land Reform ini belum sempurna, tapi jelas bahwa prinsip dasar Presiden Sukarno adalah tanah untuk rakyat dan meminimalisir jurang (gap) dalam masyarakat akibat ketimpangan dalam penguasaan tanah</strong></p><p><br>&nbsp;</p>

Berikut ini penerapan Pancasila pada masa pemerintahan presiden Soekarno:

  • Penerapan Pancasila pada 1945 - 1950, pada masa ini penerapan Pancasila dihadapkan dengan kasus pemberontakan yang ingin mengubah dasar negara.
  • Penerapan Pancasila pada 1950 - 1959, pada masa ini, diarahkan ke ideologi liberal muncul demokrasi parlementer dan mengubah bentuk negara menjadi RIS
  • Penerapan pancasila pada 1951 - 1965, pada masa ini digunakan untuk melanggengkan kekuasaan Soekarno sendiri dibuktikan dengan Demokrasi Terpimpin, presiden memiliki wewenang tertinggi.

 

Pembahasan

bidang Pertanian :

Berdasarkan atas pertimbangan bahwa 70% rakyat Indonesia adalah petani dan pentingnya pengaturan penguasaan atas tanah dan penggunaannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (sesuai dengan amanat pada pasal 33 UUD) itulah, maka Presiden Sukarno mengamanatkan untuk menyusun Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Pemerintahan Indonesia di bawah Presiden Sukarno menyadari sepenuhnya peraturan perundang-undangan di bidang Agraria yang dibuat oleh pemerintah yaitu Undang-undang Land Reform ini belum sempurna, tapi jelas bahwa prinsip dasar Presiden Sukarno adalah tanah untuk rakyat dan meminimalisir jurang (gap) dalam masyarakat akibat ketimpangan dalam penguasaan tanah


 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke Forum

Biar Robosquad lain yang jawab soal kamu

Tanya ke Forum

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

jelaskan komponen kekuasaan negara yang abadi dalam hakikat kedaulatan

2

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Pancasila adalah fondasi sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai.... a. dasar negara b. idelogi negara c. pandangan hidup bangsa d. cita-cita nasional 2.Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Wakil ketua BPUPKI ketika itu dijabat oleh .... a. Ir. Soekarno dan Mr. Soepomo b. K.R.T Radjiman Wediodiningrat c. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta d. Ichibangase Yosio dan Radern Pandji Soeroso 3.Ir. Soekarno mengemukakan gagasannya tentang dasar negara pada tanggal .... a. 4 Juni 1945 b. 3 Juni 1945 c. 2 Juni 1945 d. 1 Juni 1945 4."Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik". Pernyataan tersebut tercantum di dalam UUD 1945 .... a. Pasal 1 Ayat 1 b. Pasal 1 Ayat 2 c. Pasal 1 Ayat 3 d. Pasal 18 5.Pemilu pada 15 Desember 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota.... a.MPRS b.KNIP c.DPR d.konstitusi 6.Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu mulai dari presiden, wakil rakyat dari tingkat pusat sampai daerah. Di Indonesia pemilu dilaksanakan tiap .... a. 3 tahun sekali b. 4 tahun sekali c. 5 tahun sekali d. 6 tahun sekali 7.Pemilu merupakan salah satu syarat terbentuknya pemerintahan yang .... a. bersih b. terbuka c. transparan d. demokratis 8.Perhatikan pernyataan di bawah ini ! (1) Memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara (2) Menyuarakan pemilu (3) Menyampaikan informasi kegiatan pemilu kepada masyarakat (4) Melaporkan penyelenggaraan pemilu Pernyataan-pernyataan di atas merupakan tugas .... a. KPU b. rakyat c. presiden d. PPS 9.Pemilu tahun 2004 dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama pemilu tersebut adalah untuk memilih .... a. anggota DPR dan DPRD b. anggota KPU c. persaingan calon presiden dan wakil presiden d. partai politik 10.Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan teori trias politika, yaitu eksekutif legislatif, dan yudikatif. Pemegang kekuasaan legislatif pada tingkat pemerintah desa ialah .... a. BPD b. kepala desa c. Sekretaris desa d. perangkat desa 11.Munurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, dan diresmikan oleh .... a. presiden b. DPR c. MPR d. MK 12.Perhatikan pernyataan berikut ini ! (1) Perlindungan konstitusional (2) Kebebasan menyatakan pendapat (3) Kebebasan untuk berserikat (4) Jaminan hak asasi manusia (5) Badan peradilan dikendalikan pemerintah Prinsip-prinsip demokrasi ditunjukkan oleh nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), dan (3) d. (1), dan (2) 13.Tiap negara memiliki sistem untuk menjalankan kehidupan pemerintahannya. Sistem tersebut adalah sistem pemerintahan. Ada beberapa macam sistem pemerintahan si dunia ini. Saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan .... a. sosialisasi b. komunis c. Presidensial d. parlementer 14.Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khusus nya pemerintahan daerah, sangat berhubungan erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara. Asas-asas yang dimaksud adalah .... a. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan b. desentralisasi, konsentrasi, dan tugas pembantuan c. desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas utama d. desentralisasi, dekonsentrasi, dan sentralisasi 15.Bacalah pernyataan-pernyataan berikut ini ! (1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (2) Memajukan kesejahteraan umum (3) Mencerdaskan kehidupan bangsa (4) Menciptakan masyarakat yang jujur dan adil (5) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan nasional bangsa Indonesia tercantum pada nomor .... a. (1), (2), (3), (4), dan (5) b. (1), (2), (3), dan (4) c. (1), (2), (3), dan (5) d. (1), (2), dan (3) 16.Anggota komisi Yudisial di angkat diberhentikan oleh .... a. presiden dan para menteri b. presiden dengan persetujuan DPR RI c. DPR RI dan MPR d. Mahkamah Agung 17.Lembaga tinggi negeri ini menurut UUD 45 sebelum diamandemen memiliki fungsi memberi masukan atau pertimbangan kepada presiden. Lembaga tinggi negara ini juga berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Namun sekarang, lembaga tinggi negara ini sudah dihapuskan. Lembaga yang dimaksudkan adalah .... a. Dewan Pertimbangan Daerah b. Dewan Pertimbangan Agung c. Mahkamah Konstitusi d. Mahkamah Agung 18.Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan atau kota bagi kepala daerah atau provinsi. Pernyataan ini merupakan tugas dan wewenang .... a. presiden b. kepala daerah c. wakil presiden d. wakil kepala daerah 19.Fungsi anggaran yang dijalankan oleh DPR ditunjukkan oleh .... a. Kekuasaan dalam membentuk UU b. mengesahkan rancangan APBN yang telah diajukan oleh presiden c. mengawasi jalannya pemerintahan d. menindak pelaku kejahatan 20.Basis daerah pemilihan anggota DPD adalah provinsi. Tiap provinsi diwakili oleh perwakilan DPD, yang terdiri dari .... a. 2 anggota b. 3 anggota c. 5 anggota d. 4 anggota

20

5.0

Jawaban terverifikasi