Jelaskan pembentukan dpas, dprgr dan mprs

<p><strong>Pembentukan D-PAS</strong></p><p>D-PAS adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Sementara, yang dibentuk pada tanggal 17 Agustus 1950 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950. D-PAS dibentuk untuk menggantikan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai lembaga legislatif di Indonesia.</p><p>Pembentukan D-PAS dilatarbelakangi oleh keinginan untuk membentuk lembaga legislatif yang lebih permanen dan demokratis. KNIP telah dibentuk pada masa perang kemerdekaan, dan anggotanya terdiri dari berbagai golongan, termasuk golongan partai politik, golongan non-partai politik, dan golongan fungsional.</p><p>Anggota D-PAS dipilih secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum yang diadakan pada tanggal 15 September 1955. Pemilihan umum tersebut menghasilkan 230 anggota D-PAS, yang berasal dari 26 partai politik.</p><p>D-PAS memiliki tugas dan wewenang untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyatakan pendapat.</p><p><strong>Pembentukan DPR-GR</strong></p><p>DPR-GR adalah singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, yang dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1959 berdasarkan Dekrit Presiden Nomor 155 Tahun 1959. Dekrit tersebut dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk membubarkan Konstituante dan menggantinya dengan DPR-GR.</p><p>Pembentukan DPR-GR dilatarbelakangi oleh kegagalan Konstituante dalam menghasilkan Undang-Undang Dasar yang baru. Konstituante telah bersidang selama delapan tahun, tetapi belum berhasil menghasilkan UUD yang baru. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia.</p><p>Anggota DPR-GR diangkat oleh Presiden Soekarno. Anggota DPR-GR terdiri dari berbagai golongan, termasuk golongan militer, golongan partai politik, dan golongan non-partai politik.</p><p>DPR-GR memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan DPR hasil pemilihan umum. DPR-GR memiliki tugas untuk membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan menyatakan pendapat.</p><p><strong>Pembentukan MPRS</strong></p><p>MPRS adalah singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, yang dibentuk pada tanggal 22 Juli 1960 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1960. MPRS dibentuk untuk menggantikan DPR-GR.</p><p>Pembentukan MPRS dilatarbelakangi oleh keinginan Presiden Soekarno untuk memperkuat kedudukannya sebagai presiden. Presiden Soekarno ingin menjadikan MPRS sebagai lembaga yang dapat mendukungnya dalam menjalankan pemerintahan.</p><p>Anggota MPRS diangkat oleh Presiden Soekarno. Anggota MPRS terdiri dari berbagai golongan, termasuk golongan militer, golongan partai politik, dan golongan non-partai politik.</p><p>MPRS memiliki tugas dan wewenang yang sangat luas. MPRS memiliki tugas untuk menetapkan GBHN, mengubah dan menetapkan UUD, mengangkat dan memberhentikan presiden dan wakil presiden, serta menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.</p><p>&nbsp;</p>