Jelaskan latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin!

Hai Ahmad W, Kakak bantu jawab yah. Latar belakang demokrasi terpimpin adalah kegagalan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru, dekrit Presiden 1959, dan kondisi politik yang tidak stabil. Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini. Demokrasi Terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang dilaksanakan di Indonesia setelah lengsernya Demokrasi Parlementer. Ini dikarenakan sistem Demokrasi Parlementer memang tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, dimana Demokrasi Parlementer yang lebih mengarah ke paham liberal sedangkan Indonesia lebih ke sikap gotong-royongnya. Sehingga pada masa Demokrasi Parlementer tersebut terjadi suatu keadaan krisis nasional maupun ketidakstabilan di bidang sosial-politik maupun keamanan yang mengancam keselamatan negara pada masa itu. Berikut latar belakang penerapan Demokrasi Terpimpin oleh Presiden Soekarno: 1. Konstituante gagal dalam usaha untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru. Konstituante ini adalah suatu badan yang dibentuk pada masa Demokrasi Parlementer untuk menyusun Undang-undang Dasar yang baru karena UUD Sementara tahun 1950 yang dipakai pada masa itu memang tidak sesuai dengan jiwa dan cita-cita bangsa Indonesia. 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 150 Tahun 1959 atau yang sering disebut dengan Dekrit 5 Juli 1959 yang inti isi pokoknya ada tiga yaitu; pertama, pembubaran Konstituante; kedua, kembali berlakunya UUD 1945; dan yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Sementara). Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dapat dipandang sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik dengan melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden ini maka babak Demokrasi Parlementer pun berakhir dan awal bagi Demokrasi Terpimpin. 3. Kondisi politik negara yang tidak stabil, seperti adanya pergantian kabinet-kabinet. Setidaknya hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun yaitu tahun 1950 sampai dengan tahun 1959 telah terdapat tujuh kabinet yang pernah dilaksanakan di Indonesia. Sehingga bila diambil rata-rata maka umur dari setiap kabinet tersebut hanya dapat bertahan hanya sekitar satu setengah tahun. Itu artinya apapun yang telah direncanakan dari setiap kabinet-kabinet tersebut tidak dapat terealisasikan secara maksimal. Selain itu terdapat juga pergolakan-pergolakan di daerah daerah seperti di Sumatera dan Sulawesi yang dilakukan PRRI-Permesta, dimana pergolakan ini ternyata didukung oleh partai oposisi pemerintah seperti PSI dan Masyumi. Semoga membantu ya.