Jelaskan hubungan antara Perjanjian Renville dengan munculnya gerakan DI/TII di Jawa Barat!

Jawaban yang benar adalah hasil Perjanjian Renville menjadi latar belakang pemberontakan. Pimpinan DI/TII menolak hasil perjanjian, karena hasil Perjanjian tersebut membuat wilayah Jawa Barat tidak termasuk dalam wilayah Indonesia. Pembahasan Perjanjian Renville dilakukan di atas kapal Amerika Serikat yang bernama USS Renville pada tanggal 8 Desember 1947 ketika kapal tersebut sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok dan resmi ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville dibuat karena masih ada konflik pasca ditandatanganinya perjanjian Linggarjati. Isi dari perjanjian Renville antara lain : 1. Pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan segera. 2.Republik Indonesia merupakan negara bagian dalam RIS. 3. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. 4. Wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. 5. Wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut Garis Van Mook. 6. Tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerak kekuasaan Belanda (Jawa Barat dan Jawa Timur). 7. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8. Akan diadakan semacam referendum (pemungutan suara) untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS. 9. Akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante RIS. DI/TII merupakan pemberontakan yang bermotif agama Islam, tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mendirikan negara Islam. Pemimpin dari pemberontakan ini adalah Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo. Kartosuwiryo bersama para pengikutnya termasuk golongan yang menolak perundingan Renville. Karena dalam perjanjian itu, pemerintah Indonesia setuju untuk meninggalkan Jawa Barat. Atas dasar itu Kartosuwiryo menganggap daerah Jawa Barat sebagai daerah de facto NII. Puncak aksi DI/TII terjadi pada 7 Agustus 1949. Jadi, Jawaban yang benar adalah hasil Perjanjian Renville menjadi latar belakang pemberontakan. Pimpinan DI/TII menolak hasil perjanjian, karena hasil Perjanjian tersebut membuat wilayah Jawa Barat tidak termasuk dalam wilayah Indonesia.