Jelaskan hasil sidang BPUPKI dan PPKI!

Halo, Ahmad W. Kakak bantu jawab, ya. Hasil sidang BPUPKI pertama ialah rumusan dasar negara dan sidang BPUPKI kedua adalah menyetujui undang-undang dasar negara. Sedangkan hasil sidang PPKI pertama ialah mengesahkan UUD 1945, mengangkat presiden dan wakil presiden, serta membentuk komite nasional. Hasil sidang PPKI kedua ialah membagi 8 provinsi Indonesia, membentuk komite nasional daerah, dan membentuk departemen serta menteri. Terakhir, hasil sidang PPKI ketiga ialah membentuk KNIP, PNI, dan BKR. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Badan ini bertugas untuk menyelidiki berbagai hal yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka dengan diketuai oleh dr. Radjiman Wedyodiningrat. Selama masa jabatannya, BPUPKI bersidang sebanyak dua kali. • Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 dengan agendanya adalah rumusan dasar negara. Terdapat tiga tokoh yang mengemukakan gagasannya, yaitu Moh. Yamin, Mr. Supomo, dan Ir. Sukarno. Hasil dari sidang pertama ini ialah rumusan dasar negara Indonesia atau Pancasila. • Sidang kedua BPUPKI digelar pada tanggal 10-17 Juli 1945 dengan agenda utamanya adalah rancangan Undang-undang Dasar (UUD), bentuk negara, pernyataan merdeka, wilayah negara, dan kewarganegaraan. Hasilnya ialah menyetujui undang-undang dasar negara. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI ialah sebuah badan yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan diketuai oleh Ir. Sukarno dan wakilnya, yaitu Moh. Hatta. Badan ini menggelar tiga kali sidang. • Sidang pertama pada tanggal 18 Agustus 1945. Hasilnya ialah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat Ir. Sukarno menjadi Presiden dan Moh. Hatta sebagai Wakil Presiden, serta membentuk komite nasional. • Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya adalah pembagian 8 provinsi di Indonesia beserta gubernur (Sunda Kecil, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi), membentuk komite nasional daerah, dan membentuk 12 departemen dan menteri serta 4 menteri non-departemen. • Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Hasilnya ialah dibentuknya Komite Nasional Pusat (KNIP), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Semoga membantu, ya.