Jelaskan bentuk pemerintahan militer yang pernah dilaksanakan jepang di Indonesia!

Hai Ruslan R, Kakak bantu jawab ya. Bentuk pemerintahan militer yang pernah dilaksanakan jepang diindonesia adalah sistem pemerintahan kolonial (pemerintahan sipil) kemudian diganti dengan sistem pemerintahan fasisme (militer). Untuk lebih jelasnya, pahamilah penjelasan berikut ini. Dalam membentuk struktur pemerintahan Jepang membagi Indonesia menjadi tiga zona wilayah. Fungsinya yaitu sebagai pembagian kekuasaan, dan juga pembagian zona ini bertujuan mengkonsolidasi pertahanan untuk mengantisipasi serangan balasan dari Jenderal MacArthur yang berada di Papua Nugini. Pemerintahan Wilayah Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi dibawahi oleh Tentara Angkatan Darat (Rikugun) Divisi 25 ( Tomi Shudan). Pemerintahan Wilayah Jawa, berpusat di Daerah Jakarta dibawahi oleh Tentara Angkatan Darat (Rikugun) Divisi 16 ( Osami Sudan). Pemerintahan Wilayah Indonesia Timur, berpusat di Makassar dibawahi oleh Tentara Angkatan Laut Selatan (Kaigun) Divisi II ( Dai Ni Nankenkatai). Zona-zona pemerintahan tersebut dikomandoi secara pusat oleh Pemerintahan Militer (Gunshireikan) wilayah selatan yang dipimpin oleh Marsekal Teraucchi (Saiko Sikikan) berpusat di Dalat, Vietnam. Gunsenkanbu ini melakukan kordinasi dengan Jenderal Hitoshi Imammura sebagai pemimpin tertinggi Tentara Jepang Susunan pemerintahan militer Jepang sebagai berikut : 1. panglima tentara (Gunshireikan) yang kemudian disebut Saiko Shikikan (panglima tertinggi), merupakan pucuk pimpinan. 2. Gunseikan (kepala pemerintahan militer), dirangkap oleh kepala staf tentara. Pulau Jawa dan Madura dibagi atas enam wilayah pemerintahan. 1. Syu (karesidenan), dipimpin oleh seorang syuco. 2. Syi (kotapraja), dipimpin oleh seorang syico. 3. Ken (kabupaten), dipimpin oleh seorang kenco. 4. Gun (kawedanan atau distrik), dipimpin oleh seorang gunco. 5. Son (kecamatan), dipimpin oleh seorang sonco. 6. Ku (kelurahan atau desa), dipimpin oleh seorang kuco. Departemen Pemerintahan : 1. Departemen Urusan Umum (Somubu) 2. Departemen Dalam Negeri (Naimubu) 3. Departemen Perekonomian (Sangyobu) 4. Departemen Keuangan (Zaimubu) 5. Departemen Kehakiman (Shihobu) 6. Departemen Kepolisian (Keimubu) 7. Departemen Lalu Lintas (Kotsubu) 8. Departemen Propaganda (Sendenbu) Semoga membantu ya