jelaskan bagaimana proses terbentuknya Perangkat kenegaraan republik indonesia pasca proklamasi 17 agustus 1945

<p><br>Proses terbentuknya perangkat kenegaraan di Republik Indonesia pasca proklamasi pada 17 Agustus 1945 melibatkan sejumlah tahapan dan keputusan strategis. Berikut adalah gambaran umum dari proses tersebut:</p><p><strong>1. Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945):</strong></p><ul><li>Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 di Jakarta.</li><li>Proklamasi ini menjadi dasar hukum untuk pembentukan negara Indonesia.</li></ul><p><strong>2. Pembentukan Pemerintahan Darurat:</strong></p><ul><li>Pasca-proklamasi, pemerintah yang terbentuk adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).</li><li>Pemerintah Darurat bertugas untuk mengorganisir kembali pemerintahan dan administrasi negara di tengah kondisi perang kemerdekaan.</li></ul><p><strong>3. Pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP):</strong></p><ul><li>BP-KNIP dibentuk pada 29 Agustus 1945 dan bertugas sebagai badan eksekutif KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).</li><li>KNIP berperan sebagai lembaga perwakilan rakyat sementara yang bertanggung jawab atas pembentukan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara.</li></ul><p><strong>4. Penyusunan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1945:</strong></p><ul><li>Proses penyusunan UUDS 1945 dimulai pada 18 Agustus 1945.</li><li>Pada 18 Agustus 1945, BP-KNIP membentuk Panitia Sembilan (Panitia Sembilan PNI) untuk merumuskan UUDS.</li><li>UUDS 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 dan menjadi dasar hukum bagi negara Indonesia merdeka.</li></ul><p><strong>5. Pembentukan Kabinet Pertama:</strong></p><ul><li>Kabinet pertama, yang disebut Kabinet Presidensial, dibentuk pada 2 September 1945.</li><li>Soekarno menjabat sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.</li></ul><p><strong>6. Penyusunan Pembukaan UUDS 1945:</strong></p><ul><li>Pembukaan UUDS 1945, yang mencakup Pancasila sebagai dasar negara, disusun oleh Soekarno.</li><li>Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar filsafat dan ideologi negara.</li></ul><p><strong>7. Penyusunan Susunan Kabinet dan Struktur Pemerintahan:</strong></p><ul><li>Proses penentuan susunan kabinet dan struktur pemerintahan diatur melalui Keputusan Presiden 5 Juli 1959 tentang Susunan Kabinet dan Keputusan Presiden 6 Juli 1959 tentang Pembentukan Lembaga-lembaga Negara.</li></ul><p><strong>8. Serangkaian Perundingan Diplomatik:</strong></p><ul><li>Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi serangkaian perundingan diplomatik, termasuk Perjanjian Linggarjati (1947) dan Perjanjian Renville (1948), yang membentuk dasar kedaulatan Indonesia dan batas wilayah.</li></ul><p><strong>9. Pengakuan Internasional:</strong></p><ul><li>Pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia semakin meningkat, termasuk setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 yang menandai pengakuan resmi oleh Belanda terhadap kedaulatan Indonesia.</li></ul><p><br>&nbsp;</p>