Jelaskan apa saja kebijakan ekonomi di masa demokr...

Question

Jelaskan apa saja kebijakan ekonomi di masa demokrasi parlementer!

Rendi R · Accepted Answer

Kebijakan Ekonomi di Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)

Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959. Periode ini ditandai oleh sistem politik multi-partai dan seringnya pergantian kabinet, yang berpengaruh pada stabilitas kebijakan ekonomi. Pemerintah pada masa ini berupaya mengatasi berbagai tantangan ekonomi pasca-kemerdekaan, seperti inflasi tinggi, kurangnya investasi, dan ketergantungan pada ekspor komoditas primer. Berikut adalah kebijakan ekonomi utama yang diterapkan pada masa Demokrasi Parlementer:

1. Program Benteng (1950-1957)

Tujuan:

Meningkatkan partisipasi dan peran pengusaha pribumi dalam perekonomian nasional.
Mengurangi dominasi pengusaha asing dan non-pribumi, terutama dalam sektor perdagangan dan industri.

Implementasi:

Pemerintah memberikan lisensi impor dan fasilitas kredit kepada pengusaha pribumi terpilih.
Pembatasan impor bagi pengusaha non-pribumi untuk memberikan kesempatan lebih besar kepada pengusaha pribumi.
Pembentukan kerjasama antara pengusaha pribumi ("Ali") dan pengusaha non-pribumi, terutama Tionghoa ("Baba"), dikenal sebagai sistem "Ali-Baba".

Hasil:

Positif: Munculnya pengusaha pribumi baru dan peningkatan kesadaran akan pentingnya keterlibatan pribumi dalam ekonomi.
Negatif: Banyak pengusaha pribumi kurang pengalaman dan modal, sehingga bergantung pada pengusaha non-pribumi.
Terjadi praktik "Ali-Baba" semu, di mana pengusaha pribumi hanya menjadi figur sementara bisnis tetap dijalankan oleh pengusaha non-pribumi.

2. Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda (1957)

Tujuan:

Mengambil alih aset-aset milik Belanda sebagai respon atas konflik terkait Irian Barat.
Meningkatkan kontrol negara atas sektor-sektor vital ekonomi.

Implementasi:

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang untuk menasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda.
Pengambilalihan perusahaan di sektor perkebunan, perbankan, transportasi, dan industri.

Hasil:

Positif: Peningkatan peran negara dalam ekonomi dan pengurangan dominasi asing.
Negatif: Kesulitan dalam manajemen dan operasional perusahaan karena kurangnya tenaga ahli dan modal.
Penurunan produksi dan efisiensi di beberapa sektor akibat transisi kepemilikan.

3. Kebijakan Fiskal dan Moneter untuk Mengatasi Inflasi

Tujuan:

Mengendalikan inflasi yang tinggi akibat defisit anggaran dan sirkulasi uang yang berlebih.
Menstabilkan nilai mata uang dan harga-harga barang.

Implementasi:

Pengetatan Anggaran: Pengurangan pengeluaran pemerintah yang tidak produktif.
Peningkatan Pajak: Meningkatkan pendapatan negara melalui penarikan pajak yang lebih efektif.
Kebijakan Moneter Ketat: Pembatasan kredit dan pengetatan likuiditas perbankan.

Hasil:

Positif: Penurunan laju inflasi secara bertahap.
Negatif: Pertumbuhan ekonomi melambat dan aktivitas bisnis menurun akibat keterbatasan kredit.

4. Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun

Tujuan:

Menyusun rencana pembangunan ekonomi jangka pendek dan menengah untuk memperbaiki kondisi ekonomi.
Membangun infrastruktur dan industri dasar sebagai fondasi ekonomi nasional.

Implementasi:

RUP (1951): Fokus pada rehabilitasi ekonomi pasca-kemerdekaan, termasuk perbaikan transportasi dan komunikasi.
Rencana Pembangunan Lima Tahun: Menargetkan pembangunan di sektor pertanian, industri, dan infrastruktur.

Hasil:

Positif: Beberapa proyek infrastruktur berhasil dilaksanakan.
Negatif: Pelaksanaan tidak optimal karena keterbatasan dana, kurangnya koordinasi, dan seringnya pergantian kabinet.

5. Kebijakan Diversifikasi Ekonomi dan Industrialisasi

Tujuan:

Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas primer seperti karet dan kopi.
Mendorong perkembangan industri manufaktur untuk meningkatkan nilai tambah.

Implementasi:

Promosi Industri Ringan: Pengembangan industri tekstil, makanan, dan barang konsumsi lainnya.
Pendirian Perusahaan Negara: Membentuk BUMN di sektor strategis seperti pertambangan dan energi.

Hasil:

Positif: Munculnya industri-industri baru dan peningkatan lapangan kerja.
Negatif: Pertumbuhan industri terhambat oleh keterbatasan modal, teknologi, dan tenaga ahli.

6. Pembentukan Lembaga Keuangan Nasional

Tujuan:

Mendukung pembiayaan pembangunan dan menyediakan kredit bagi pengusaha nasional.
Mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan asing.

Implementasi:

Bank Industri Negara (BIN): Menyediakan kredit jangka panjang untuk industri.
Bank Negara Indonesia (BNI): Berfungsi sebagai bank sentral sementara dan bank komersial.
Pembentukan Bank Pembangunan Daerah (BPD): Mendukung pembangunan di tingkat provinsi.

Hasil:

Positif: Akses pembiayaan bagi proyek pembangunan meningkat.
Negatif: Beberapa lembaga menghadapi masalah non-performaning loan dan manajemen yang kurang efektif.

7. Konferensi Ekonomi dan Musyawarah Nasional Pembangunan

Tujuan:

Mengumpulkan masukan dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang komprehensif.
Mencari solusi bersama atas permasalahan ekonomi nasional.

Implementasi:

Konferensi Ekonomi (1952): Melibatkan pemerintah, pengusaha, dan ahli ekonomi.
Musyawarah Nasional Pembangunan (1957): Merumuskan strategi pembangunan jangka panjang.

Hasil:

Positif: Terciptanya dialog antara pemerintah dan pemangku kepentingan.
Negatif: Rekomendasi yang dihasilkan kurang terimplementasi akibat perbedaan kepentingan politik dan pergantian kabinet.

8. Kebijakan Devaluasi Mata Uang (1959)

Tujuan:

Menyesuaikan nilai mata uang untuk meningkatkan daya saing ekspor.
Mengurangi defisit neraca pembayaran dan menstabilkan ekonomi.

Implementasi:

Pemerintah melakukan devaluasi rupiah terhadap dolar AS.
Pengetatan kontrol devisa dan pembatasan impor barang non-esensial.

Hasil:

Positif: Peningkatan ekspor dalam jangka pendek.
Negatif: Harga barang impor naik, inflasi kembali meningkat, dan daya beli masyarakat menurun.

Kesimpulan

Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer berfokus pada:

Peningkatan Peran Nasional: Mengurangi dominasi asing dalam ekonomi dan meningkatkan partisipasi pengusaha pribumi.
Stabilisasi Ekonomi: Mengatasi inflasi dan defisit anggaran melalui kebijakan fiskal dan moneter.
Pembangunan Infrastruktur dan Industri: Membangun fondasi ekonomi nasional melalui rencana pembangunan dan industrialisasi.
Penguatan Lembaga Keuangan Nasional: Mendirikan bank dan lembaga keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Tantangan yang Dihadapi:

Ketidakstabilan Politik: Seringnya pergantian kabinet mengakibatkan kurangnya kontinuitas kebijakan.
Keterbatasan Sumber Daya: Kekurangan modal, teknologi, dan tenaga ahli menghambat implementasi kebijakan.
Praktik Korupsi dan Nepotisme: Mengurangi efektivitas program pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan publik.
Konflik Kepentingan: Perbedaan ideologi dan kepentingan partai politik mempengaruhi arah kebijakan ekonomi.

Dampak Jangka Panjang:

Meskipun menghadapi banyak tantangan, kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Parlementer meletakkan dasar bagi perkembangan ekonomi Indonesia selanjutnya. Upaya untuk meningkatkan peran pengusaha pribumi dan membangun infrastruktur menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi pada masa-masa berikutnya

Jelaskan apa saja kebijakan ekonomi di masa demokrasi parlementer!

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Pertanyaan serupa