Jelaskan 3 peristiwa penting dalam proses menuju masa Orde Baru!

<p>1.Kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret 1966 (Supersemar)</p><p>Surat Perintah Sebelas Maret atau biasa disebut dengan Supersemar merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 11 Maret 1966. Supersemar berisi pemberian mandat kepada Letjen Suharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkokamtib (Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah pasca peristiwa Gerakan Tiga Puluh September (Gestapu) atau G-30S/PKI. Dalam menjalankan tugasnya, penerima mandat Supersemar diharuskan melaporkan segala sesuatu kepada presiden.</p><p>Tindakan pertama yang dilakukan oleh Suharto pasca keluarnya Supersemar adalah membubarkan Partai Komuni Indonesia (PKI)&nbsp;dan melarang PKI beserta organisasi masanya. Hal ini dilakukan karena PKI dituding terlibat dalam G-30S/PKI. Tindakan berikutnya berdasarkan Supersemar adalah dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 5 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 orang menteri yang diduga terkait dengan pemberontakan G30S/PKI.&nbsp;</p><p>Dengan demikian, Supersemar dikeluarkan pasca gejolak sosial politik yang terjadi di Indonesia pasca pemberontakan G-30S/PKI. Surat perintah&nbsp;ini&nbsp;bertujuan memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah.</p><p>2.Pemberangusan Partai Komuni Indonesia.</p><p>Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia.</p><p>3.Pembentukan Kabinet Ampera.</p><p>kabinet Ampera adalah kabinet yang memerintah sejak 25 Juli 1966 hingga 14 Oktober 1967. Kabinet ini diumumkan oleh Letnan Jenderal Soeharto sebagai presidium kabinet. Pembentukan kabinet ini merupakan realisasi dari TAP MPRS No.XIII tahun 1966. Pembentukan kabinet ini&nbsp;dianggap sebagai pembentukan kabinet pertama pada masa Orde Baru, karena sejak munculnya dokumen Supersemar, Letjen Soeharto secara&nbsp;<i>de facto</i>&nbsp;telah mendapat kekuasaan tertinggi.</p><p>&nbsp;</p>