Naura R
24 Februari 2025 21:54
Iklan
Naura R
24 Februari 2025 21:54
Pertanyaan
jelaskan 3 kebijakan pemerintah masa reformasi di bidang pendidikan
jelaskan 3 kebijakan pemerintah masa reformasi di bidang pendidikan
2
2
Iklan
AwiiiRz A
25 Februari 2025 07:26
<p>Ini yh jwbn ny</p>
Ini yh jwbn ny
· 5.0 (1)
Iklan
Zhahirah Z
26 Februari 2025 11:25
<p>Pada masa reformasi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Berikut tiga kebijakan utama:</p><p> </p><p><strong>1. Wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Akses Pendidikan</strong></p><p>Pemerintah memperkuat program Wajib Belajar 9 Tahun yang dimulai pada era sebelumnya, dengan memberikan bantuan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan biaya pendidikan.</p><p>Pembangunan sekolah di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil, untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar.</p><p> </p><p><strong>2. Otonomi Pendidikan melalui Desentralisasi</strong></p><p>Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kewenangan pendidikan sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah.</p><p>Kurikulum mulai lebih fleksibel, dengan adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memberi kebebasan bagi sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal.</p><p> </p><p><strong>3. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Profesionalisme Pendidikan</strong></p><p>Pemerintah menetapkan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, yang mengatur sertifikasi guru agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik.</p><p>Pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.</p><p> </p><p><br>Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih merata dan kompetitif di tingkat global.</p>
Pada masa reformasi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Berikut tiga kebijakan utama:
1. Wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Akses Pendidikan
Pemerintah memperkuat program Wajib Belajar 9 Tahun yang dimulai pada era sebelumnya, dengan memberikan bantuan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan biaya pendidikan.
Pembangunan sekolah di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil, untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar.
2. Otonomi Pendidikan melalui Desentralisasi
Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kewenangan pendidikan sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah.
Kurikulum mulai lebih fleksibel, dengan adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memberi kebebasan bagi sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal.
3. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Profesionalisme Pendidikan
Pemerintah menetapkan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, yang mengatur sertifikasi guru agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik.
Pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih merata dan kompetitif di tingkat global.
· 5.0 (1)
Mau jawaban yang terverifikasi?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
