jelaskan 3 kebijakan pemerintah masa reformasi di bidang pendidikan

<p>Pada masa reformasi, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan untuk meningkatkan akses, kualitas, dan pemerataan pendidikan. Berikut tiga kebijakan utama:</p><p>&nbsp;</p><p><strong>1. Wajib Belajar 9 Tahun dan Peningkatan Akses Pendidikan</strong></p><p>Pemerintah memperkuat program Wajib Belajar 9 Tahun yang dimulai pada era sebelumnya, dengan memberikan bantuan seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk meringankan biaya pendidikan.</p><p>Pembangunan sekolah di berbagai daerah, termasuk daerah terpencil, untuk memastikan semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2. Otonomi Pendidikan melalui Desentralisasi</strong></p><p>Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kewenangan pendidikan sebagian besar diberikan kepada pemerintah daerah.</p><p>Kurikulum mulai lebih fleksibel, dengan adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memberi kebebasan bagi sekolah dalam menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3. Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Profesionalisme Pendidikan</strong></p><p>Pemerintah menetapkan Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005, yang mengatur sertifikasi guru agar meningkatkan kualitas tenaga pendidik.</p><p>Pemberian tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.</p><p>&nbsp;</p><p><br>Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar lebih merata dan kompetitif di tingkat global.</p>