I'M M

01 April 2024 13:33

Iklan

I'M M

01 April 2024 13:33

Pertanyaan

II. Jawablah dengan tepat dan benar! 1. Jelaskan arti pentingnya Deklarasi Juanda bagi Republik Indonesia! 2. Jelaskan pelaksanaan PEPERA di Irian Barat! 3. Tuliskan latar belakang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia! 4. Jelaskan tentang SUPERSEMAR 5. Jelaskan tentang Konferensi Asia Afrika!

II. Jawablah dengan tepat dan benar! 

1. Jelaskan arti pentingnya Deklarasi Juanda bagi Republik Indonesia! 

2. Jelaskan pelaksanaan PEPERA di Irian Barat! 

3. Tuliskan latar belakang konfrontasi Indonesia dengan Malaysia! 

4. Jelaskan tentang SUPERSEMAR

5. Jelaskan tentang Konferensi Asia Afrika!

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

01

:

05

:

31

:

51

Klaim

3

2

Jawaban terverifikasi

Iklan

Nanda R

Community

06 April 2024 06:41

Jawaban terverifikasi

<p><strong>1. Deklarasi Juanda bagi Republik Indonesia</strong>: Deklarasi Juanda, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1957, merupakan pernyataan penting yang menegaskan kedaulatan Republik Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat). Deklarasi ini dipicu oleh rencana Belanda untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya sebagai bagian dari integrasi federal dengan Negara Bagian Indonesia Timur (NIT). Deklarasi Juanda menegaskan bahwa negara Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui penjajahan Belanda atas Irian Barat dan bersikeras untuk mengembalikan wilayah tersebut ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Artinya, deklarasi ini memiliki makna penting sebagai pernyataan teguh dari Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya dan menegaskan kedaulatan negara.</p><p><strong>2. Pelaksanaan PEPERA di Irian Barat</strong>: PEPERA (Plebiscite or Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat adalah proses untuk menentukan apakah penduduk di wilayah tersebut ingin bergabung dengan Indonesia atau menjadi bagian dari Negara Papua Nugini (PNG). PEPERA dilaksanakan pada tahun 1969 dengan partisipasi rakyat Irian Barat yang diwakili oleh tokoh adat dan pemimpin lokal. Meskipun proses PEPERA diwarnai kontroversi dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serta intimidasi terhadap penduduk asli Papua, hasilnya menunjukkan mayoritas mendukung bergabungnya Irian Barat dengan Indonesia. Meskipun demikian, beberapa pihak masih meragukan keabsahan dan keadilan proses tersebut.</p><p><strong>3. Latar Belakang Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia</strong>: Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia terjadi antara tahun 1963 hingga 1966, yang dimulai setelah pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan federasi Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Indonesia menentang pembentukan Malaysia karena melihatnya sebagai upaya untuk memperluas pengaruh kolonial Britania Raya di wilayah tersebut. Faktor-faktor latar belakang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia antara lain:</p><ul><li><strong>Ketidakpuasan terhadap Pemilihan Penduduk</strong>: Indonesia menuduh adanya campur tangan Britania Raya dalam proses pemilihan penduduk untuk menentukan status Sabah dan Sarawak dalam federasi Malaysia.</li><li><strong>Kekhawatiran Terhadap Imperialisme Kolonial</strong>: Indonesia khawatir bahwa pembentukan Malaysia akan mengakibatkan dominasi kolonial baru di wilayah Asia Tenggara.</li><li><strong>Kebijakan Konfrontasi</strong>: Presiden Sukarno mengadopsi kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia yang melibatkan serangan bersenjata, dukungan terhadap gerakan separatis di Sabah dan Sarawak, serta propaganda anti-Malaysia.</li></ul><p><strong>4. SUPERSEMAR</strong>: SUPERSEMAR merupakan singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, sebuah surat perintah darurat yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini dikeluarkan sebagai respons terhadap situasi politik yang kritis pada saat itu, termasuk demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik. Dalam SUPERSEMAR, Presiden Soeharto diberi wewenang luas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Surat ini secara efektif digunakan sebagai alat untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengambil alih kekuasaan secara resmi. Keputusan Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan ini dianggap sebagai awal dari Orde Baru di Indonesia.</p><p><strong>5. Konferensi Asia Afrika</strong>: Konferensi Asia Afrika, juga dikenal sebagai Konferensi Bandung, adalah pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara dan perwakilan dari Asia dan Afrika yang baru saja merdeka atau masih dalam proses dekolonisasi. Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika, serta untuk mendukung kemerdekaan nasional, ketahanan, dan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p><br>&nbsp;</p>

1. Deklarasi Juanda bagi Republik Indonesia: Deklarasi Juanda, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1957, merupakan pernyataan penting yang menegaskan kedaulatan Republik Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk Irian Barat (sekarang Papua dan Papua Barat). Deklarasi ini dipicu oleh rencana Belanda untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayahnya sebagai bagian dari integrasi federal dengan Negara Bagian Indonesia Timur (NIT). Deklarasi Juanda menegaskan bahwa negara Republik Indonesia tidak akan pernah mengakui penjajahan Belanda atas Irian Barat dan bersikeras untuk mengembalikan wilayah tersebut ke dalam kekuasaan Republik Indonesia. Artinya, deklarasi ini memiliki makna penting sebagai pernyataan teguh dari Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya dan menegaskan kedaulatan negara.

2. Pelaksanaan PEPERA di Irian Barat: PEPERA (Plebiscite or Penentuan Pendapat Rakyat) di Irian Barat adalah proses untuk menentukan apakah penduduk di wilayah tersebut ingin bergabung dengan Indonesia atau menjadi bagian dari Negara Papua Nugini (PNG). PEPERA dilaksanakan pada tahun 1969 dengan partisipasi rakyat Irian Barat yang diwakili oleh tokoh adat dan pemimpin lokal. Meskipun proses PEPERA diwarnai kontroversi dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia serta intimidasi terhadap penduduk asli Papua, hasilnya menunjukkan mayoritas mendukung bergabungnya Irian Barat dengan Indonesia. Meskipun demikian, beberapa pihak masih meragukan keabsahan dan keadilan proses tersebut.

3. Latar Belakang Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia: Konfrontasi Indonesia dengan Malaysia terjadi antara tahun 1963 hingga 1966, yang dimulai setelah pembentukan Federasi Malaysia yang melibatkan federasi Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Indonesia menentang pembentukan Malaysia karena melihatnya sebagai upaya untuk memperluas pengaruh kolonial Britania Raya di wilayah tersebut. Faktor-faktor latar belakang konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia antara lain:

  • Ketidakpuasan terhadap Pemilihan Penduduk: Indonesia menuduh adanya campur tangan Britania Raya dalam proses pemilihan penduduk untuk menentukan status Sabah dan Sarawak dalam federasi Malaysia.
  • Kekhawatiran Terhadap Imperialisme Kolonial: Indonesia khawatir bahwa pembentukan Malaysia akan mengakibatkan dominasi kolonial baru di wilayah Asia Tenggara.
  • Kebijakan Konfrontasi: Presiden Sukarno mengadopsi kebijakan konfrontasi terhadap Malaysia yang melibatkan serangan bersenjata, dukungan terhadap gerakan separatis di Sabah dan Sarawak, serta propaganda anti-Malaysia.

4. SUPERSEMAR: SUPERSEMAR merupakan singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, sebuah surat perintah darurat yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Surat ini dikeluarkan sebagai respons terhadap situasi politik yang kritis pada saat itu, termasuk demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik. Dalam SUPERSEMAR, Presiden Soeharto diberi wewenang luas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara. Surat ini secara efektif digunakan sebagai alat untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan mengambil alih kekuasaan secara resmi. Keputusan Presiden Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan ini dianggap sebagai awal dari Orde Baru di Indonesia.

5. Konferensi Asia Afrika: Konferensi Asia Afrika, juga dikenal sebagai Konferensi Bandung, adalah pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Bandung, Indonesia, pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi ini dihadiri oleh para pemimpin negara dan perwakilan dari Asia dan Afrika yang baru saja merdeka atau masih dalam proses dekolonisasi. Tujuan utama dari konferensi ini adalah untuk memperkuat solidaritas dan kerja sama antara negara-negara Asia dan Afrika, serta untuk mendukung kemerdekaan nasional, ketahanan, dan perdamaian dunia. Konferensi Asia Afrika dianggap sebagai tonggak sejarah dalam perjuangan anti-kolonialisme dan pembebasan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.

 

 

 


 


Iklan

Navniaaa N

18 April 2024 06:23

Jawaban terverifikasi

<p>1. Deklarasi yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja memberikan arti bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan nusantara sebagai satu kesatuan yang utama memberikan padangan tersendiri terhadap dunia bahwa negara yang terdiri dari banyak pulau punya kedaulatan penuh atas pulau dan perairan yang ada di sekitarnya serta <strong>menyatakan kepada dunia tentang laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.</strong></p><p><strong>2. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) merupakan jejak pendapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Papua di bawah pengawasan United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada pertengahan tahun 1969, sebagai implementasi dari salah satu hasil Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda. dari PAPERA terdapat hasil menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil perjnjian PAPERA tersebut.&nbsp;</strong></p><p><strong>3. </strong>Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an. Konflik ini terjadi karena <strong>Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Dimana terdapat</strong> <strong>konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasiyanh dibuat Malaysia.&nbsp;</strong></p><p><strong>4. </strong>Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah <strong>surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966</strong>. Secara singkat, arti Supersemar bagi bangsa Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: <strong>Dibubarkannya PKI yang menjadi tuntutan rakyat</strong>. <strong>Terjadinya Pergantian Presiden untuk Pertama kali</strong>. <strong>Indonesia memasuki pemerintahan baru yaitu Orde Baru.</strong></p><p>5. Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah konferensi yang terjadi pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika yang mungkin masih belum merdeka atau baru baru saja merdeka. mengenai itu terdapat Latar belakang diadakannya konferensi ini adalah kesamaan nasib negara-negara di Asia-Afrika pasca-Perang Dunia II. Negara-negara berkembang yang melihat suasana tersebut terdorong untuk mencari jalan keluar membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia pada masa itu.</p><p>Pertemuan ini memiliki tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.</p><p>semoga membantu :)</p><p>&nbsp;</p>

1. Deklarasi yang dicetuskan oleh Djuanda Kartawidjaja memberikan arti bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan nusantara sebagai satu kesatuan yang utama memberikan padangan tersendiri terhadap dunia bahwa negara yang terdiri dari banyak pulau punya kedaulatan penuh atas pulau dan perairan yang ada di sekitarnya serta menyatakan kepada dunia tentang laut Indonesia termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia yang menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.

2. Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) merupakan jejak pendapat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia di Papua di bawah pengawasan United Nation Temporary Executive Authority (UNTEA) pada pertengahan tahun 1969, sebagai implementasi dari salah satu hasil Perjanjian New York antara Indonesia dan Belanda. dari PAPERA terdapat hasil menunjukkan masyarakat Irian Barat menghendaki bergabung dengan NKRI. Hasil Pepera itu dibawa ke sidang umum PBB dan pada tanggal 19 November 1969, sidang umum PBB menerima dan menyetujui hasil-hasil perjnjian PAPERA tersebut. 

3. Konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia yang terjadi pada tahun 60-an. Konflik ini terjadi karena Indonesia menentang rencana pembentukan Federasi Malaysia yang akan terdiri dari Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei. Dimana terdapat konflik bersenjata dari tahun 1963 hingga 1966 yang bermula dari penentangan Indonesia terhadap pembentukan Federasiyanh dibuat Malaysia. 

4. Surat Perintah Sebelas Maret atau Surat Perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Supersemar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Secara singkat, arti Supersemar bagi bangsa Indonesia dapat dilihat sebagai berikut: Dibubarkannya PKI yang menjadi tuntutan rakyat. Terjadinya Pergantian Presiden untuk Pertama kali. Indonesia memasuki pemerintahan baru yaitu Orde Baru.

5. Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah konferensi yang terjadi pada 18-24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika yang mungkin masih belum merdeka atau baru baru saja merdeka. mengenai itu terdapat Latar belakang diadakannya konferensi ini adalah kesamaan nasib negara-negara di Asia-Afrika pasca-Perang Dunia II. Negara-negara berkembang yang melihat suasana tersebut terdorong untuk mencari jalan keluar membantu meredakan ketegangan dan menciptakan perdamaian dunia pada masa itu.

Pertemuan ini memiliki tujuan mempromosikan kerjasama ekonomi dan kebudayaan Asia-Afrika serta melawan kolonialisme atau neokolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, atau negara imperialis lainnya.

semoga membantu :)

 


Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Perhatikan data perjuangan diplomasi melalui KMB berikut ini! A.belanda mengakui kedaulatan atas RIS. B.Drs.Moh Hatta memimpin delegasi RI. C.konferensi diselenggarakan di Den Haag. D.sultan Hamid II memimpin delegasi BF 0 Pernyataan di atas yang mencerminkan konferensi antar Indonesia sebagai latar diselenggarakannya KMB adalah....

11

0.0

Jawaban terverifikasi

1) Apa perbedaan antara minimal usia kerja dan maksimal usia kerja? Jelaskan! (Jika perlu) 2) Perhatikan kutipan berita berikut! Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan uji materiil UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2023. Hakim konstitusi menyatakan batas usia pelamar kerja tidak termasuk bentuk diskriminasi. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan perkara Nomor 35/PUU-XXII/2024 di Gedung MK RI, Jakarta, Selasa (30/7). Permohonan itu menggugat Pasal 35 Ayat (1) yang menyatakan tiap pemberi kerja bisa merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan kerja. Pemohon mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Hakim konstitusi Arief Hidayat menyatakan sesuai Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), tindakan diskriminatif apabila terjadi pembedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Karena itu, kata Arief, syarat seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminatif. "Terlebih, pengaturan mengenai larangan diskriminasi bagi tenaga kerja telah tegas dinyatakan dalam Pasal 5 UU 13/2003 yang menyatakan, 'setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan'," katanya. Namun, satu hakim konstitusi yaitu M Guntur Hamzah punya pendapat berbeda atau dissenting opinion. Guntur berpendapat bahwa permohonan pemohon mestinya dikabulkan sebagian. Menurut dia, bunyi Pasal 35 Ayat (1) dapat diubah dan ditambahkan, sehingga pemberi kerja dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Guntur menyebut jika dilihat dari segi hukum (sense of legality), pasal yang diuji oleh pemohon secara umum memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstitusionalitas. Namun, jika dilihat dari kacamata keadilan (sense of justice), Guntur melihat norma Pasal 35 Ayat (1) potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan. Menurut dia, Pasal 35 Ayat (10) sangat jelas menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty) bagi para pencari kerja. Khususnya, dalam frasa "merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan" yang diletakkan pada pertimbangan subjektif pemberi kerja. Guntur berpandangan persyaratan hendaknya diletakkan pada kualifikasi dan kompetensi, sehingga tak masalah berapapun usia calon pekerja, sepanjang telah memasuki usia kerja dan memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai formasi atau lowongan pekerjaan dimaksud. Berdasarkan kutipan diatas : • Apa saja penyebab sektor formal hanya dikhususkan anak pemuda usia 18-25 tahun? • Apakah hanya Negara Indonesia saja yang menerapkan batas usia 25 tahun? (Dibandingkan negara lain) Jelaskan situasi! (Jika perlu) • Mengapa batas usia bukan diskriminasi oleh MK dan mengapa batas usia di negara lain cenderung diskriminasi? Jelaskan perbandingannya! (Jika perlu) 3) Apa jadinya kalau batas usia kerja Indonesia dihapus sepenuhnya &amp; merekut tenaga kerja di semua umur? Jelaskan dampaknya!

4

5.0

Jawaban terverifikasi