Hukum Tawan Karang atau Hak tawan karang merupakan hak khusus bagi kerajaan-kerajaan Bali untuk merampas perahu yang terdampar di pantai wilayah kekuasaan kerajaan tersebut. Hingga pada suatu ketika kerajaan di bali melakukan perlawanan kepada belanda karena...

Hingga pada suatu ketika kerajaan di bali melakukan perlawanan kepada Belanda karena Belanda meminta raja-raja di Bali menghapus sistem tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk pahami penjelasan berikut. Hukum Tawan Karang adalah hukum tradisional di Bali. Hukum Tawan Karang telah menjadi bagian dari adat Bali dan Lombok di bidang maritim selama berabad-abad. Hukum ini memberi hak kepada penduduk yang tinggal di tepi pantai untuk memiliki kapal yang kandas beserta segala muatannya. Sementara penumpang-penumpangnya dapat diperbudak atau dibunuh. Hukum ini berlaku juga untuk Belanda, sehingga Belanda mengalami kerugian akibat hukum Tawan Karang ini. Masyarakat Bali merespon dominasi pemerintah kolonial Belanda tersebut dengan mengobarkan Perang Puputan pada Belanda. Dalam perang tersebut pemerintah Belanda menuntut agar hukum Tawan Karang dihapus. Pertempuran Puputan Margarana terjadi pada 20 November 1946 yang dipimpin oleh Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai, selaku Kepala Divisi Sunda Kecil. Ia bersama pasukannya bertempur secara habis-habisan untuk mengusir Belanda. Dengan demikian, hingga pada suatu ketika kerajaan di bali melakukan perlawanan kepada Belanda karena Belanda meminta raja-raja di Bali menghapus sistem tersebut. Semoga membantu yaa :))