hal hal apa saja yang dilakukan oleh Johannes van den Bosch (1830-1870) dalam tanam paksa?

Halo Putri Johannes graaf van den Bosch adalah Gubernur-Jenderal Hindia Belanda yang ke-43. Ia memerintah antara tahun 1830 – 1834. Setelah Perang Diponegoro selesai, pemerintah kolonial Hindia Belanda mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Menghadapi situasi ini, Johannes van den Bosch mengusulkan agar pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan cultuurstelsel untuk mengatasi krisis keuangan yang terjadi di pemerintahan. Tidak lama berselang, Johannes van den Bosch dilantik menjadi gubernur jenderal di Hindia Belanda pada bulan Januari 1830. Ketentuan dalam tanam paksa meliputi: 1. Persetujuan akan diadakan dengan penduduk supaya mereka menyediakan sebagian tanahnya untuk penanaman tanaman yang dapat dijual di pasar Eropa. 2. Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk tujuan ekspor tidak boleh melebihi seperlima dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman dagangan tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 3. Bagian tanah yang disediakan untuk menanam tanaman dagangan dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 4. Hasil dari tanah yang disediakan wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. 5. Jika nilai hasil tanaman dagangan yang ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayar rakyat, kelebihannya dikembalikan kepada rakyat. 6. Kegagalan yang bukan disebabkan oleh petani menjadi tanggung jawab pemerintah 7. Pelaksanaan Cultuurstelsel diserahkan kepada pemimpin pribumi. Sementara pemerintah Belanda hanya jadi pengawas. Dengan demikian, hal-hal yang dilakukan van den Bosh saat penerapan tanam paksa adalah menetapkan ketentuan mengenai sistem tanam paksa, lalu menjadi pengawas berjalannya sistem tanam paksa, karena pelaksanaannya sudah diserahkan kepada pemimpin pribumi. Mapel: Sejarah Kelas: 11 SMA Topik: Perkembangan Kolonialisme dan Imperialisme Eropa Semoga membantu ya.