Aulia W

30 November 2021 05:57

Iklan

Aulia W

30 November 2021 05:57

Pertanyaan

gagasan presiden Sukarno yang kontroversial di masa demokrasi terpimpin

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

00

:

00

:

32

:

27

Klaim

1

2


Iklan

Ruth A

30 November 2021 06:15

Kebijakan-kebijakan Soekarno pada demokrasi terpimpin, antara lain: 1. Kebijakan Presiden Soekarno membentuk lembaga tinggi negara yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). 2. Kebijakan Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) dan menggantinya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). 3. Kebijakan Presiden Soekarno dalam pembentukan Front Nasional 4. Kebijakan Presiden Soekarno dalam pembentukan Kabinet Kerja 5. Kebijakan berkonfrontasi dengan Malaysia 6. Kebijakan Presiden Soekarno menarik Indonesia keluar dari keanggotaan PBB 7. Pemasyarakatan Ajaran Nasionalisme, agama, komunis (NASAKOM) dan Ajaran Resopim 8. Kebijkakan pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) 9. Kebijakan mendevaluasi / menurunkan nilai mata uang 10. Kebijakan Deklarasi Ekonomi 11. Kebijakan Pengiriman Pasukan Garuda II ke negara Kongo untuk bergabung dengan pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). 12. Ikut memprakarsai berdirinya gerakan non-blok (GNB) 13. Penyelenggaraan Asian Games di Jakarta pada tanggal 24 Agustus hingga tanggal 4 September 1962.


Iklan

Ruth A

30 November 2021 06:16

Demokrasi terpimpin merupakan suatu pelaksanaan sistem demokrasi dimana seluruh pemikiran dan keputusan negara berpusat pada Presiden Soekarno. Konsep Demokrasi Terpimpin pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 10 November 1956 pada sidang konstituante.   Latar belakang dicetuskannya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno antara lain: 1.      Banyaknya gerakan separatis di daerah menyebabkan ketidakstabilan negara. 2.      Program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat karena seringnya dilakukan pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. 3.      Kegagalan konstituante menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.


Mau jawaban yang terverifikasi?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Apakah benar NIBKD dan MBKS dibentuk guna menghadapi kekuatan Belanda? Jelaskan!

40

5.0

Jawaban terverifikasi