dilihat dari aspek kewilayahan, ternyata perjanjian linggajati merugikan bangsa indonesia. jelaskan secara singkat!

Perjanjian Linggajati adalah perjanjian yang ditandatangani antara delegasi Indonesia dan Belanda pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian ini mencoba mengakhiri konflik antara kedua belah pihak terkait status Jawa dan Sumatra dalam Negara Indonesia Timur (NIT) serta wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda. Namun, dari segi kewilayahan, Perjanjian Linggajati dianggap merugikan Indonesia karena: Pembagian Wilayah: Perjanjian Linggajati membagi wilayah Indonesia menjadi tiga bagian, yaitu wilayah Indonesia yang diakui sebagai wilayah RI, wilayah yang berada di bawah administrasi Belanda (termasuk Jawa dan Sumatra), dan wilayah NIT yang menjadi semi-otonom dengan hubungan khusus dengan Belanda. Pembagian ini dianggap merugikan Indonesia karena sebagian besar wilayah yang seharusnya menjadi bagian dari Indonesia masih dikuasai oleh Belanda. Kontrol Belanda: Meskipun disepakati bahwa wilayah RI termasuk Jawa, Sumatra, dan Madura, tetapi Belanda masih dapat mempertahankan kekuasaan atas beberapa kota besar di Jawa dan Sumatra. Ini berarti bahwa beberapa wilayah penting masih berada di bawah kontrol Belanda, yang dapat membatasi kemerdekaan Indonesia. NIT sebagai Daerah Semi-Otonom: Pembentukan NIT sebagai daerah semi-otonom dengan hubungan khusus dengan Belanda mengurangi kedaulatan Indonesia atas wilayah tersebut. NIT tetap memiliki hubungan dengan Belanda dan ini dapat mengurangi integritas wilayah Indonesia. Pada akhirnya, Perjanjian Linggajati diikuti oleh Perang Kemerdekaan yang lebih luas dan berlarut-larut antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini juga menjadi awal dari rangkaian perundingan yang mengarah pada pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Persetujuan Renville (1948) dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Meskipun demikian, pandangan yang menganggap Perjanjian Linggajati merugikan Indonesia memiliki dasar dalam perpecahan wilayah dan pengaruh Belanda yang masih kuat.