Dijadikan supersemar sebagai ketetapan MPR menandakannya?

Jawabannya adalah Keluasan wewenang Letjen Soeharto juga didukung dengan pemberlakuan Supersemar sebagai ketetapan (Tap) MPRS sehingga secara hukum Letjen Soeharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Simak penjelasannya yuk, Penunjukan Letjen Soeharto sebagai pemegang mandat Supersemar mendorong dirinya menertibkan situasi politik di Indonesia. Letjen Soeharto menata pemerintahan dengan ditugaskannya sebagai pelaksana pemerintahan dalam Kabinet Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). Keadaan tersebut menyebabkan Letjen Soeharto memiliki kewenangan yang lebih luas dalam pemeriritahan. Keluasan wewenang Letjen Soeharto juga didukung dengan pemberlakuan Supersemar sebagai ketetapan (Tap) MPRS sehingga secara hukum Letjen Soeharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Soekarno, yaitu mandataris MPRS. Pada saat bersamaan Presiden Soekarno masih berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Kondisi tersebut memunculkan paradigma dualisme· kepemimpinan dalam negara. Meskipun demikian, kedudukan Presiden Soekarno dalam pemerintahan semakin lemah. Hal ini ditandai dengan ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno (Nawaksara) oleh MPRS atas serangkaian kekacauan peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, jawabannya adalah Keluasan wewenang Letjen Soeharto juga didukung dengan pemberlakuan Supersemar sebagai ketetapan (Tap) MPRS sehingga secara hukum Letjen Soeharto memiliki kedudukan setara dengan Presiden Soekarno, yaitu mandataris MPRS.