Depolitisasi partai politik dan ormas dilakukan oleh pemerintahan

pada akhir tahun 1971 pemerintah orde baru melemparkan gagasan penyederhanaan partai politik dengan alasan-alasan tertentu seperti kasus pada masa demokrasi parlementer. pada masa itu banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan justru sebaliknya menambah permasalahan penyebabnya bukan hanya karena persaingan antar parpol melainkan juga persaingan di dalam tubuh paru-paru antara para pemimpinnya tidak jarang memicu timbulnya krisis. bahkan perpecahan yang dinilai bisa mengganggu stabilitas polkam. atas dasar itu pemerintah berpendapat perlu adanya penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. pada awalnya banyak parpol yang menolak gagasan itu yang sedikit banyak dinilai telah menutup aspirasi kebebasan berkumpul dan berserikat yang dijamin oleh UUD 1945 namun adanya tekanan pemerintah menyebabkan mereka tidak mempunyai pilihan lain. realisasi penyederhanaan partai pun dilakukan melalui sidang umum MPR tahun 1973 9 partai yang ada berfungsi ke dalam dua partai baru yaitu partai persatuan pembangunan P3 dan partai demokrasi Indonesia PDI empat partai Islam yaitu NU parmusi partai sarekat Islam Indonesia dan Persib bergabung dalam PPP sementara itu lima partai non Islam yaitu PNI partai Kristen Indonesia parkindo partai Katolik partai murba dan iki bergabung dalam PDI selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok Golkar yang semula bernama sekber Golkar