RW
REFALDI W
30 Januari 2024 00:45
Iklan
RW
REFALDI W
30 Januari 2024 00:45
Pertanyaan
Demokrasi terpimpin memungkinkan Soekarno untuk menjadi Salah satu agenda setter politik Indonesia yang akhirnya membuat dia menjadi pemimpin yang sangat berkuasa, menjadi seorang diktator. Mengapa demikian? Jelaskan analisamu!
Demokrasi terpimpin memungkinkan Soekarno untuk menjadi Salah satu agenda setter politik Indonesia yang akhirnya membuat dia menjadi pemimpin yang sangat berkuasa, menjadi seorang diktator. Mengapa demikian? Jelaskan analisamu!
2
2
Iklan
NR
Nanda R
Community
13 Februari 2024 06:55
Jawaban terverifikasi
<p>Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di Indonesia pada tahun 1959. Meskipun disebut "demokrasi," sistem ini sebenarnya lebih mirip dengan otoritarianisme karena memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan mengurangi peran lembaga legislatif serta partai politik. Beberapa faktor menyebabkan Demokrasi Terpimpin memungkinkan Soekarno menjadi pemimpin yang sangat berkuasa dan terkadang dianggap sebagai bentuk diktator. Berikut adalah beberapa analisis mengenai hal ini:</p><p><strong>Kekuasaan Eksklusif Soekarno:</strong></p><ul><li>Demokrasi Terpimpin memberikan kekuasaan eksekutif yang besar kepada Soekarno. Soekarno menjadi Presiden sekaligus Perdana Menteri, dan dia memiliki hak untuk mengangkat atau memecat menteri-menteri kabinet. Kekuasaan ini membuatnya menjadi pengambil keputusan utama di tingkat pemerintahan.</li></ul><p><strong>Manipulasi Politik:</strong></p><ul><li>Soekarno menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi politik. Misalnya, pada tahun 1960, dia membubarkan konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru, dan kemudian merumuskan UUD sendiri yang memberinya kekuasaan yang lebih besar. Tindakan ini mengurangi kontrol legislatif terhadap keputusan-keputusan pemerintah.</li></ul><p><strong>Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Demokrasi Terpimpin:</strong></p><ul><li>Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Soekarno, menjadi partai penguasa di bawah Demokrasi Terpimpin. Soekarno menggunakan PNI sebagai alat untuk mengamankan dukungan politik dan menekan oposisi. Ini menciptakan dominasi politik yang kuat di tangan Soekarno.</li></ul><p><strong>Keputusan Otoriter:</strong></p><ul><li>Soekarno sering mengambil keputusan otoriter tanpa konsultasi lebih lanjut. Contohnya termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan dekrit-dekrit yang memberinya kekuasaan darurat, yang semuanya mengkonsolidasikan kekuasaannya secara pribadi.</li></ul><p><strong>Menghadapi Krisis Politik dan Ekonomi:</strong></p><ul><li>Soekarno mencoba menanggapi krisis politik dan ekonomi dengan tindakan-tindakan yang mengkonsolidasikan kekuasaannya, termasuk upaya untuk menanggulangi masalah dengan cara otoriter.</li></ul><p><strong>Kemerosotan Stabilitas Politik:</strong></p><ul><li>Meskipun Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk mencapai stabilisasi politik, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soekarno justru menyebabkan ketidakstabilan dan ketegangan politik di Indonesia.</li></ul>
Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno di Indonesia pada tahun 1959. Meskipun disebut "demokrasi," sistem ini sebenarnya lebih mirip dengan otoritarianisme karena memberikan kekuasaan besar kepada presiden dan mengurangi peran lembaga legislatif serta partai politik. Beberapa faktor menyebabkan Demokrasi Terpimpin memungkinkan Soekarno menjadi pemimpin yang sangat berkuasa dan terkadang dianggap sebagai bentuk diktator. Berikut adalah beberapa analisis mengenai hal ini:
Kekuasaan Eksklusif Soekarno:
- Demokrasi Terpimpin memberikan kekuasaan eksekutif yang besar kepada Soekarno. Soekarno menjadi Presiden sekaligus Perdana Menteri, dan dia memiliki hak untuk mengangkat atau memecat menteri-menteri kabinet. Kekuasaan ini membuatnya menjadi pengambil keputusan utama di tingkat pemerintahan.
Manipulasi Politik:
- Soekarno menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi politik. Misalnya, pada tahun 1960, dia membubarkan konstituante yang bertugas merumuskan UUD baru, dan kemudian merumuskan UUD sendiri yang memberinya kekuasaan yang lebih besar. Tindakan ini mengurangi kontrol legislatif terhadap keputusan-keputusan pemerintah.
Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Demokrasi Terpimpin:
- Partai Nasional Indonesia (PNI), yang didirikan oleh Soekarno, menjadi partai penguasa di bawah Demokrasi Terpimpin. Soekarno menggunakan PNI sebagai alat untuk mengamankan dukungan politik dan menekan oposisi. Ini menciptakan dominasi politik yang kuat di tangan Soekarno.
Keputusan Otoriter:
- Soekarno sering mengambil keputusan otoriter tanpa konsultasi lebih lanjut. Contohnya termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan dekrit-dekrit yang memberinya kekuasaan darurat, yang semuanya mengkonsolidasikan kekuasaannya secara pribadi.
Menghadapi Krisis Politik dan Ekonomi:
- Soekarno mencoba menanggapi krisis politik dan ekonomi dengan tindakan-tindakan yang mengkonsolidasikan kekuasaannya, termasuk upaya untuk menanggulangi masalah dengan cara otoriter.
Kemerosotan Stabilitas Politik:
- Meskipun Demokrasi Terpimpin dimaksudkan untuk mencapai stabilisasi politik, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Soekarno justru menyebabkan ketidakstabilan dan ketegangan politik di Indonesia.
ยท 0.0 (0)
Iklan
KL
Kevin L
Gold
16 Februari 2024 12:47
Jawaban terverifikasi
Pertanyaan ini berkaitan dengan subjek Sejarah, khususnya topik tentang era Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Konsep yang ditanyakan adalah bagaimana sistem Demokrasi Terpimpin mempengaruhi peran Soekarno sebagai pemimpin politik di Indonesia. Penjelasan: 1. Demokrasi Terpimpin adalah sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1959 hingga 1966. Sistem ini diterapkan sebagai solusi atas berbagai masalah yang dihadapi Indonesia saat itu, seperti konflik politik dan ekonomi. 2. Dalam sistem Demokrasi Terpimpin, Soekarno memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dia menjadi agenda setter politik, yang berarti dia memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah dan kebijakan politik di Indonesia. 3. Kekuasaan Soekarno ini diperkuat dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif kepada presiden. Dengan demikian, Soekarno memiliki kontrol penuh atas pemerintahan dan negara. 4. Kekuasaan yang besar ini membuat Soekarno dapat dikatakan sebagai diktator. Dalam konteks ini, diktator merujuk kepada pemimpin yang memiliki kekuasaan absolut dan tidak ada pembatasan kekuasaannya. Kesimpulan: Demokrasi Terpimpin memungkinkan Soekarno untuk menjadi agenda setter politik Indonesia dan memiliki kekuasaan yang sangat besar karena sistem ini memberikan kekuasaan eksekutif dan legislatif kepada presiden. Dengan kekuasaan yang besar ini, Soekarno dapat dikatakan sebagai diktator. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami konsepnya ๐.
ยท 0.0 (0)
Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?
Tanya ke AiRIS
Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!
LATIHAN SOAL GRATIS!
Drill Soal
Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian
Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!
