dasar hukum bela negara

Ikuti Tryout SNBT & Menangkan E-Wallet 100rb

Habis dalam

Klaim

Jawaban terverifikasi

K. KSheilaTA

Master Teacher

18 Februari 2023 11:00

Jawaban terverifikasi

Jawaban: Tap MPR Nomor VI Tahun 1973, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri, UU Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.  Pembahasan:Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Sedangkan dalam konteks Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.Landasan Bela Negara terdiri dari:<ol><li>Landasan Idiil: Pancasila.</li><li>Landasan Konstitusional: UUD NRI 1945 pasal 27 ayat  3, pasal 30 ayat 1-5.</li><li>Landasan Operasional (Landasan Hukum): Tap MPR Nomor VI Tahun 1973, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri, UU Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara. </li></ol> Dengan demikian, dasar hukum bela negara adalah Tap MPR Nomor VI Tahun 1973, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri, UU Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Jawaban: Tap MPR Nomor VI Tahun 1973, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri, UU Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Pembahasan:

Bela negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan warga negara secara menyeluruh untuk membela negaranya dari ancaman yang membahayakan keutuhan negaranya yang dilandasi akan kecintaan terhadap tanah air dan bangsa. Sedangkan dalam konteks Bangsa Indonesia, bela negara adalah sikap dan tindakan yang menyeluruh, teratur, dan terorganisir dalam rangka cinta tanah air, dalam upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Landasan Bela Negara terdiri dari:

Landasan Idiil: Pancasila.
Landasan Konstitusional: UUD NRI 1945 pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1-5.
Landasan Operasional (Landasan Hukum): Tap MPR Nomor VI Tahun 1973, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri, UU Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Dengan demikian, dasar hukum bela negara adalah Tap MPR Nomor VI Tahun 1973, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tap MPR No VI dan VII Tahun 2000 tentang TNI dan Polri, UU Nomor 2 dan 4 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan UU Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

· 5.0 (1)

Buka akses jawaban yang telah terverifikasi

Yah, akses pembahasan gratismu habis

atau

Dapatkan jawaban pertanyaanmu di AiRIS. Langsung dijawab oleh bestie pintar

Tanya Sekarang

Mau pemahaman lebih dalam untuk soal ini?

Tanya ke AiRIS

Yuk, cobain chat dan belajar bareng AiRIS, teman pintarmu!

Chat AiRIS

LATIHAN SOAL GRATIS!

Drill Soal

Latihan soal sesuai topik yang kamu mau untuk persiapan ujian

Cobain Drill Soal

Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher
di sesi Live Teaching, GRATIS!

Pertanyaan serupa

Upaya yang dapat dilakukan pelajar dalam rangka mendukung upaya bela negara adalah…

282

3.7

Jawaban terverifikasi

mengapa kita harus selektif terhadap pengaruh iptek

5.0

Jawaban terverifikasi

arbitrase merupakan salah satu peranan hukum internasional dalam menyelesaikan masalah – masalah internasional, artinya penyelesaian persengketaan melalui

0.0

Jawaban terverifikasi

1.Bagaimana hubungan antar Perundang - undangan sesuai dg herarkis tata urutan ? 2. Simaklah beberapa peraturan perundangan apakah peraturan tersebut SBG terjemahan atas peraturan perundangan atau tumpang tindih ? ( UU no 12 Tahun 2011, UU no 23Tahun 2014, UU No 25 Tahun 2004 ) 3 . Tuliskan peraturan perundangan yg di undangkan atas perintah TAP MPR NO I / MPR/ 2003 4.sebutkan produk UU atas perintah UUD NRI Tahun 1945 ( pasal18, pasal 22, pasal 23, Pasal 26 , Pasal 27,pasal ,pasal 28, pasal 29, pasal 30 ,pasal 31 dan pasal 33 )

196

2.2

Lihat jawaban (3)

apa visi dan misi organisasi APEC?

0.0

Jawaban terverifikasi